Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebut Pemilu Lancar, Ketum PBNU: Kalau Tiba-tiba Ada Masalah, Pasti Ada yang Bikin-bikin

Kompas.com - 16/02/2024, 17:04 WIB
Singgih Wiryono,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyebut bahwa pemilihan umum (pemilu) 2024 berjalan dengan lancar.

Dia mengatakan, telah mendengar berbagai informasi dan tidak melihat adanya potensi masalah yang berarti dalam pelaksanaan pemilu kali ini.

Gus Yahya bahkan menilai, jika tiba-tiba ada masalah yang muncul maka ada kemungkinan masalah tersebut sengaja dimunculkan.

"Tadi kami melakukan rapat dan mendengarkan berbagai macam informasi, tapi kami tidak melihat potensi masalah yang berarti, semuanya Insya Allah bisa diselesaikan dengan baik," kata Gus Yahya dalam konferensi pers di Kantor PBNU Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (16/2/2024).

Baca juga: Pengurus PBNU Dinonaktifkan karena Jadi Caleg dan Timses, Maruf Amin: Itu Konsekuensi

"Tapi, kalau tiba-tiba ada masalah pasti ada yang bikin-bikin karena sampai sekarang kami melihat tidak ada potensi (masalah)," ujarnya melanjutkan

Gus Yahya turut mengucapkan selamat kepada seluruh bangsa Indonesia yang telah melewati proses pencoblosan dengan baik.

Proses pencoblosan yang baik ini, menurut Gus Yahya, sebagai bentuk kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia.

"Yang ini dalam sudut pandang kami adalah kemenangan Indonesia," katanya.

Baca juga: Cak Imin: Kalau PBNU Enggak Netral Pasti Tidak Diikuti Warga NU

Gus Yahya sekali lagi mengatakan, PBNU telah menyimpulkan proses pemilu sudah berjalan dengan damai dan lancar.

Saat ini, menurut dia, seluruh bangsa Indonesia tinggal menunggu hasil perhitungan suara manual yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Dan soal hasil ini, saya kira yang tersisa nanti tinggal masalah-masalah yang bisa diselesaikan melalui proses-proses yang semestinya yaitu secara hukum dengan ketentuan-ketentuan yang sudah jelas," ujar Gus Yahya.

Baca juga: Ketum PBNU: Proses Pemilu Terlaksana dengan Baik, Ini Kemenangan Indonesia

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com