Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hanura Pastikan TPN Ganjar-Mahfud Bawa Dugaan Kecurangan Pilpres ke MK

Kompas.com - 16/02/2024, 05:47 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang alias Oso memastikan bahwa pihaknya bakal membawa dugaan kecurangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 bersengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hanura merupakan salah satu partai politik pengusung pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Hal ini disampaikannya usai menyatakan bahwa hukum harus ditegakkan, termasuk dalam proses sengketa Pemilu.

Baca juga: Ada Kesalahan Jumlah Suara Capres di TPS 54 Cakung pada Sirekap, KPU Jaktim Bantah Terjadi Kecurangan

"Sudah pasti, kalau lihat begini sudah pasti (dibawa ke MK)," kata Oso saat ditemui di Gedung High End, Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2024).

Oso menyebut bahwa Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud banyak menemukan dugaan kecurangan Pemilu 2024. Namun, ia enggan mengungkapkan apa saja dugaan kecurangan yang dimaksud.

Menurut dia, segala persoalan itu akan dibahas dalam koridor hukum.

Baca juga: Timnas Anies-Muhaimin Buka Opsi Kerja Sama Gugat Kecurangan Pilpres Bersama TPN Ganjar-Mahfud

"Dan hukum itu harus menerima kalau pelaksana hukum juga itu kan disumpah dia untuk membangun satu kebenaran dalam hukum. Ini hukum dunia lho," ujar dia.

"Belum hukum akhirat, kalau sampai pembenaran hukum itu menyimpang dari itu," sambungnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menyebut Pemilu 2024 ternodai banyak pelanggaran yang menggerus integritas Pemilu.

Todung menyampaikan, pelanggaran-pelanggaran di Pemilu 2024 yang dia terima cukup banyak. Bukti kecurangan ini dinilai menggerogoti identitas Pemilu dan Pilpres.

Baca juga: Bawaslu Bantah Ada Dugaan Kecurangan dalam Pencoblosan di Bekasi

"Cukup banyak, saya enggak bisa menghitung, tapi cukup banyak. Dan kalau melihat temuan itu, bukan soal jumlahnya, tapi apakah temuan itu signifikan atau tidak. Menurut saya, banyak sekali pelanggaran yang sangat signifikan yang menggerus integritas Pemilu itu," kata Todung di posko pemenangan Ganjar-Mahfud, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/2/2024).

Salah satu bukti pelanggaran yang diterima olehnya adalah laporan mengenai surat suara di Madura, Jawa Timur, yang sudah tercoblos paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Aies Tak Mau Berandai-andai Ditawari Kursi Menteri oleh Prabowo-Gibran

Aies Tak Mau Berandai-andai Ditawari Kursi Menteri oleh Prabowo-Gibran

Nasional
PKS Siapkan 3 Kadernya Maju Pilkada DKI, Bagaimana dengan Anies?

PKS Siapkan 3 Kadernya Maju Pilkada DKI, Bagaimana dengan Anies?

Nasional
Anies Mengaku Ingin Rehat Setelah Rangkaian Pilpres Selesai

Anies Mengaku Ingin Rehat Setelah Rangkaian Pilpres Selesai

Nasional
Koalisi Gemuk Prabowo-Gibran Ibarat Pisau Bermata Dua

Koalisi Gemuk Prabowo-Gibran Ibarat Pisau Bermata Dua

Nasional
Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Nasional
Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com