Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ungkap Sebab Beras Langka: Distribusi Terganggu karena Banjir

Kompas.com - 15/02/2024, 12:43 WIB
Fika Nurul Ulya,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyampaikan, kelangkaan dan kenaikan harga beras disebabkan oleh macetnya distribusi dari beberapa sentra produksi ke pasaran.

Salah satu masalah yang menghambat distribusi adalah bencana banjir di sejumlah kabupaten/kota, termasuk di daerah Demak dan Grobogan, Jawa Tengah.

"Distribusinya juga terganggu di urusan banjir di Demak, di Grobogan, itu mempengaruhi," kata Jokowi di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, Kamis (15/2/2024).

Di sisi lain, kelangkaan suplai beras di pasar terjadi karena panen yang belum masuk.

"(Masalahnya karena) suplai, suplai itu karena memang panennya belum masuk. Yang dari produksi di panen belum masuk pasar," ungkap dia.

Baca juga: Harga Beras Meroket, Pemerintah DIY Sebut Permintaan Tinggi untuk Bansos

Kendati demikian Jokowi memastikan suplai beras sedikit demi sedikit kembali aman di pasar.

Nantinya dalam dua minggu ke depan, harganya pun akan mengalami penurunan karena suplai kembali penuh.

Pasalnya permasalahan suplai ini sudah diselesaikan lewat pengiriman beras dari Perum Bulog ke daerah maupun ke Pasar Induk Cipinang.

"Nanti dilihat, saya kira akan dalam seminggu dua minggu ini, saya rasa akan sedikit turun. Sambil nunggu panen kalo panen rayanya datang, pasti sudah (menurun harganya)," tutur dia.

Lebih lanjut Jokowi memastikan stok beras di Pasar Induk Cipinang sudah aman. Ia meninjau langsung stok beras ke Pasar Induk Cipinang, hari ini.

Baca juga: Jokowi Tegaskan Bansos Beras Tak Terkait dengan Kelangkaan Beras di Pasaran

"Saya datang di Pasar Induk Beras Cipinang ini untuk memastikan bahwa stoknya ada. Karena dari sini didistribusikan ke ritel, ke supermarket, ke daerah dari Pasar Induk Cipinang," jelas Jokowi.

"Hingga saya ingin pastikan beras yang ada di sini ada, tersedia, jumlahnya cukup dan saya melihat melimpah," imbuh Kepala Negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
3 Kriteria Jemaah Haji yang Bisa Dibadalhajikan: Wafat, Sakit dan Gangguan Jiwa

3 Kriteria Jemaah Haji yang Bisa Dibadalhajikan: Wafat, Sakit dan Gangguan Jiwa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com