Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tegaskan Bansos Beras Tak Terkait dengan Kelangkaan Beras di Pasaran

Kompas.com - 15/02/2024, 12:01 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah dugaan soal kelangkaan stok beras di pasaran ada hubungannya dengan bantuan sosial (bansos) beras pangan untuk masyarakat.

Menurut Jokowi, bansos beras pangan justru bisa mengendalikan kondisi di lapangan.

"Enggak ada hubungannya, tidak ada hubungan sama sekali dengan bantuan beras pangan. Tidak ada hubungannya sama sekali karena justru ini yang bisa mengendalikan," ujar Jokowi usai meninjau Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur pada Kamis (15/2/2024).

"Karena suplainya lewat bansos ke masyarakat, justru itu menahan harga agar tidak naik," katanya lagi menjelaskan.

Baca juga: Jokowi: Jangan Teriak-teriak Pemilu Curang, kalau Ada Bukti Bawa ke Bawaslu dan MK

Menurut Jokowi, jika tidak ada bansos beras pangan justru harga beras bakal lebih meningkat.

Jokowi lantas menyinggung rumus permintaan dan ketersediaan barang.

"Ini rumus suplai dan demand. Suplainya diberikan dan terdistribusi dengan baik otomatis harga terkendali," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi juga membantah bantuan pangan beras pemerintah yang dibagikan Presiden Jokowi jelang pemilu membebani suplai beras ke pasar.

Menurut dia, bantuan pangan yang disalurkan tidak ada kaitannya dengan kelangkaan dan naiknya harga beras yang terjadi saat ini.

Baca juga: Ditanya soal Stok Beras Langka, Jokowi Langsung Ajak Wartawan Cek ke Cipinang

Sebaliknya, Arief mengatakan, bantuan pangan tersebut merupakan bukti negara hadir pada masyarakat yang membutuhkan.

"Kalau bansos itu enggak ada kaitannya sama harga, tapi ini memang negara hadir. (Bantuan pangan) itu bukan bansos, tapi bantuan pangan, saya koreksi ya," kata Arief di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Senin, 12 Februari 2024.

Diberitakan sebelumnya, produk beras premium di beberapa peritel modern di sejumlah daerah mulai kosong sejak beberapa hari terakhir.

Misalnya di Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan pantauan Kompas.com pada Jumat (9/2/2024) lalu, di salah satu gerai toko serba ada wilayah tersebut pada bagian rak beras hanya tersedia beras merah.

Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian sudah buka suara terkait penyebab kelangkaan beras dan melonjaknya harga komoditas pangan tersebut.

Baca juga: Soal Beras Langka, Anggota DPR: Pemerintah Terlalu Asik dengan Urusan Politik Kekuasaan

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, mundurnya musim tanam dan panen menjadi salah satu penyebab utama pasokan beras menurun sehingga harganya naik.

"Jadi kenaikan harga beras sejauh informasi yang saya terima itu dipengaruhi oleh mundurnya musim tanam," ujar Haryo, kepada Kompas.com pada Selasa, 13 Februari 2024.

Dia menyebutkan, pada periode Januari hingga Maret 2024, produksi beras diproyeksi mencapai sekitar 5,8 juta ton, turun 37 persen dibanding periode yang sama pada tahun lalu.

Selain itu, pasokan beras juga menurun disebabkan oleh terganggunya pengadaan beras impor Tanah Air, yang dipicu oleh tingginya harga pupuk dunia.

Kemudian, rantai pasok pupuk dunia yang terimbas perang Rusia-Ukraina, mengakibatkan produksi beras di negara asal impor Indonesia juga terganggu.

Baca juga: Stok Beras Langka, Jokowi: Di Bulog Masih Cukup Banyak, Jangan Dikhawatirkan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com