Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Wakil Ketua BKSAP Sebut Pelaksanaan EVP 2024 di Bali Punya 3 Keuntungan

Kompas.com - 13/02/2024, 19:26 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Putu Supadma Rudana mengatakan bahwa pelaksanaan Program Kunjungan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 atau Election Visit Program (EVP) di Bali memberikan tiga keuntungan sekaligus.

Pertama, para observer dapat melihat pelaksanaan pemilu secara transparan, berintegritas, dan akuntabel.

Kedua, (para observer) juga langsung berinteraksi melihat budaya Bali. Ketiga, seraya dengan itu, (mereka) juga melihat keindahan alam dan pariwisata Bali,” imbuh Putu dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (13/2/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Putu setelah menyampaikan sambutannya di forum group discussion (FGD) terkait sistem dan penyelenggaraan Pemilu 2024 di Denpasar, Bali, Selasa (13/2/2024).

Baca juga: Dukung Transisi Energi, Pascasarjana Unsada Siap Gelar FGD Potensi Panas Bumi

Seperti diketahui, nantinya para observer dari berbagai delegasi parlemen negara sahabat dan tiga organisasi parlemen dunia akan ikut meninjau langsung proses pemungutan dan penghitungan suara di tiga lokasi di Provinsi Bali.

Putu menjelaskan bahwa ketiga Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang telah ditunjuk mempunyai keunikannya tersendiri.

Pertama, Desa Wisata Penglipuran. Kawasan ini terkenal akan keindahan desanya dan sudah sering mendapatkan penghargaan dari berbagai organisasi internasional.

Baca juga: Konsisten Berikan Layanan Terbaik, Bank Mandiri Raih 2 Penghargaan dari Alpha Southeast Asia 2023

Kedua, Jimbaran. (Daerah) itu juga sebuah desa wisata yang sering menghadirkan kuliner dan fresh seafood. Ketiga, sebuah sekolah dasar (SD) di kawasan Garuda Wisnu Kencana (GWK). Artinya, dalam momen ini, proses demokrasi ini mereka bisa langsung hadir ke TPS dan di TPS pun, mereka bisa menikmati keindahan alam,” jelas Anggota Komisi VI DPR RI itu.

Dalam kesempatan tersebut, Putu mengungkapkan rasa bangganya saat Bali ditunjuk sebagai tempat diberlangsungkannya Program Pemantauan Pemilu 2024.

Selain dapat menunjukan proses demokrasi Indonesia di mata dunia, kata dia, penunjukan Bali juga dapat menjadi media promosi pariwisata Indonesia ke dunia internasional.

Baca juga: Datangkan Ahli, Polisi Belum Menetapkan Tersangka Kasus Kecelakaan Bus Pariwisata di Bantul

Strategi promosikan wisata Indonesia

Senada dengan Putu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menyampaikan bahwa penunjukan Bali sebagai tempat pelaksanaan EVP 2024 juga merupakan strategi untuk terus mempromosikan wisata Indonesia di hadapan dunia.

“Memang kami memilih Bali, sekaligus sebenarnya kami ingin memperlihatkan bagaimana mekanisme pemilu yang dilakukan dengan sangat tertib,” tuturnya.

Selain itu, lanjut Indra, terdapat juga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan anggota dari kaum perempuan, tepatnya TPS 19 di Jimbaran.

Baca juga: 5 Tempat Makan Malam di Jimbaran, Hidangkan Aneka Laut

Indra menyebut hal tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk terus-menerus mempromosikan wisata Indonesia kepada orang-orang luar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com