Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Beras Langka, Anggota DPR: Pemerintah Terlalu Asik dengan Urusan Politik Kekuasaan

Kompas.com - 13/02/2024, 17:36 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

SEMARANG, KOMPAS.com - Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan menilai pemerintah terlalu asik mengurus perpolitikan nasional menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024 ketimbang persoalan beras.

Hal ini disampaikan Daniel menanggapi terjadinya kelangkaan beras dan melonjaknya harga komoditas pangan tersebut beberapa waktu terakhir.

"Ini tanda pemerintah tidak punya perencanaan matang, enggak fokus mikirin rakyat, terlalu asik dengan urusan politik kekuasaan," kata Daniel kepada wartawan, Selasa (13/2/2024).

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah segera mengatasi persoalan tersebut dengan mengambil langkah cepat.

Baca juga: Penyebab Beras Premium Langka di Minimarket, Belum Masa Panen dan Proses Distribusi Tersendat

Pemerintah diminta memastikan stok beras dan pangan lainnya tercukupi, serta harga-harganya terkendali.

"Pastikan jalur distribusi tidak ada yang terhambat. Bila tidak dapat diatasi dengan segera akan menimbulkan gejolak sosial dan menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah," ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Hal ini, menurut Daniel, harus dilakukan segera mungkin. Sebab, saat ini kondisi sulit juga dialami para peternak ayam dan sapi.

"Ditambah nelayan semakin dipersulit oleh peraturan-peraturan dan tingginya pajak PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang membuat nelayan merugi dan sulit melaut," ujarnya.

Baca juga: Harga Beras di Sumenep Meroket Jelang Pemilu, Warga: Semoga Capres Juga Merasakan Ini

Lebih lanjut, Daniel mendesak pemerintah melakukan perbaikan agar rawan pangan tidak melanda masyarakat.

"Sekarang banyak ibu rumah tangga sudah berteriak. Bila para istri sudah teriak, itu tandanya sudah bahaya," katanya.

Diberitakan sebelumnya, produk beras premium di beberapa peritel modern di sejumlah daerah mulai kosong sejak beberapa hari terakhir.

Misalnya di Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan pantauan Kompas.com pada Jumat (9/2/2024) lalu, di salah satu gerai toko serba ada wilayah tersebut pada bagian rak beras hanya tersedia beras merah.

Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian sudah buka suara terkait penyebab kelangkaan beras dan melonjaknya harga komoditas pangan tersebut.

Baca juga: Pemprov DKI Sebut Tak Ada Panic Buying Ketika Beras Premium Langka

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, mundurnya musim tanam dan panen menjadi salah satu penyebab utama pasokan beras menurun sehingga harganya naik.

"Jadi kenaikan harga beras sejauh informasi yang saya terima itu dipengaruhi oleh mundurnya musim tanam," ujar Haryo, kepada Kompas.com, Selasa.

Dia menyebutkan, pada periode Januari hingga Maret 2024, produksi beras diproyeksi mencapai sekitar 5,8 juta ton, turun 37 persen dibanding periode yang sama pada tahun lalu.

Selain itu, pasokan beras juga menurun disebabkan oleh terganggunya pengadaan beras impor Tanah Air, yang dipicu oleh tingginya harga pupuk dunia.

Kemudian, rantai pasok pupuk dunia yang terimbas perang Rusia-Ukraina, mengakibatkan produksi beras di negara asal impor Indonesia juga terganggu.

Baca juga: Beda Dugaan Penyebab Harga Beras Mahal dan Langka Jelang Pemilu 2024

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com