Wapres Ingin Pemilu Tak Hanya Aman, tapi juga Demokratis dan Jurdil

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf berharap, Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang akan berlangsung pada Rabu (14/2/2024) tidak hanya aman dan damai, tapi juga mesti demokratis, jujur, dan adil.

"Wapres juga menyampaikan kita sudah pada tahapan akhir pemilu. Untuk itu, Wapres menginginkan pemilu bukan sekedar aman dan damai, tapi juga demokratis, jujur dan adil," kata Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi, Minggu (11/2/2024).

Untuk itu, Wapres berharap penyelenggara pemilu dari tingkat pusat hingga petugas tempat pemungutan suara dapat bekerja profesional dan penuh amanah pada hari pemungutan dan penghitungan suara.

Baca juga: Mahfud Sebut KPK Tak Lagi Independen, Janji Revisi UU KPK jika Jadi Wapres

Ma'ruf menekankan, pemilu yang bermartabat akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara.

"Ini baik bagi masa depan demokrasi Indonesia," ujar Masduki.

Di samping itu, Ma'ruf juga menyerukan agar masyarakat berbondong-bondong menuju TPS pada hari Rabu nanti untuk memberikan hak suara sesuai hati nurani masing-masing.

"Sebagai warga negara yang baik hendaknya jangan golput. Juga jangan mau diintervensi oleh siapapun, dengan iming-iming uang atau apapun. Teguhlah dengan pendirian. Wapres ingin partisipasi pemilih meningkat," kata Masduki.

Baca juga: Akademisi Ramai-ramai Kritik Jokowi, Wapres: Pemerintah Harus Perhatikan dan Ambil Langkah

Adapun pada masa tenang ini masyarakat dan seluruh elemen bangsa diimbau untuk bergotong royong menciptakan suasana yang aman dan kondusif.

"Di masa tenang ini, Wapres berharap masyarakat bekerja menjalankan akvifitas seperti biasa sambil mempersiapkan diri untuk hari pemungutan suara nanti," kata Masduki.

Dugaan kecurangan pemilu

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Imparsial, PBHI, KontraS, YLBHI, Amnesty, WALHI, Perludem, Migrant Care, ICW, SETARA Institute, dan lain-lain mengungkapkan sejumlah kasus kecurangan pemilu yang mereka temukan.

Direktur Imparsial Ghufron Mabruri mengatakan, kecurangan Pemilu 2024 mencakup penyalahgunaan kekuasaan negara di berbagai level, mulai dari pejabatnya, anggaran, kewenangan, hingga pengaruh.

Baca juga: Wapres Klaim Pemerintah Bakal Evaluasi setelah Dikritik Kampus

Menurutnya, penyalahgunaan kekuasaan negara itu dilakukan demi kepentingan kampanye dan pemenangan kandidat tertentu.

"Dari kasus-kasus yang dikumpulkan oleh kawan-kawan, tercatat ada 121 kasus dengan 31 kategori tindakan penyimpangan aparatur negara di berbagai level dan tingkatan pemerintahan di seluruh wilayah Indonesia," ujar Ghufron dalam jumpa pers di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (11/2/2024).

Akan tetapi, kata dia, bisa saja 121 kasus yang dicatat oleh Koalisi Masyarakat Sipil hanyalah puncak gunung es saja.

Dia menduga sebenarnya kasus kecurangan yang terjadi selama Pemilu 2024 lebih banyak dari yang mereka temukan.

Baca juga: Pesan Wapres Jelang Pemilu: Siapa Pun yang Unggul Harus Diterima, yang Menang Harus Jadi Presiden Seluruh Rakyat

"Jadi ada kita kumpulkan, dokumentasikan 121 kasus penyimpangan aparatur negara di berbagai level, mulai dari presiden sampai kepala desa terkait dengan untuk kepentingan kampanye dan pemenangan kontestan dalam pemilu," jelas Ghufron.