Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo: Yang Mau Jadi Menteri Saya, Harus Setuju Program Makan Gratis untuk Anak

Kompas.com - 10/02/2024, 16:07 WIB
Vitorio Mantalean,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto menyatakan, siapa pun yang ingin menjadi menteri di kabinetnya jika ia menang Pilpres 2024 harus setuju program makan siang gratis untuk anak-anak yang ia canangkan.

"Siapa yang mau masuk kabinet, siapa yang mau menjadi menteri saya, harus setuju anak-anak harus diberi makan siang," kata Prabowo dalam kampanye akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu (10/2/2024).

"Kalau kau tidak setuju, enggak usah gabung di kabinet Prabowo Subianto," ia menambahkan.

Baca juga: Prabowo: Yang Bilang Makan Gratis untuk Anak-Anak Tak Penting, Bukan Orang yang Cinta Tanah Air

Ia menyebutkan, semua pendukungnya sudah mengerti bahwa ia dan cawapres pendampingnya, Gibran Rakabuming Raka, berjuang memberi makan siang gratis untuk anak-anak.

Prabowo menyebut orang-orang yang tidak setuju dengan program tersebut "tidak waras", "kebangetan", "bukan orang yang cinta Tanah Air", dan "semestinya belajar lagi".

"Mau enggak kalian anak-anakmu kuat pintar dan cerdas? Mau atau tidak?" tanya dia.

"Saya tidak ragu-ragu. Prabowo-Gibran tidak ragu-ragu, kami akan memberi makan siang untuk anak-anak Indonesia," seru Prabowo.

Baca juga: Ada Sosok Mirip Jokowi di Kampanye Akbar Prabowo-Gibran di GBK

Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah, menyebut akan ada 82,9 juta warga yang menerima makan siang dan susu gratis.

“Anak-anak SD, SMP, SMA ada 44 juta. Anak balita 30 juta, ditambah di pesantren 5 juta, ditambah ibu hamil 3 juta, jadi 82,9 juta. 82,9 juta ini kami coba pikirkan untuk diberikan makan siang dan susu gratis,” kata Burhanuddin.

Burhanuddin memprediksi, dengan jumlah tersebut, biaya yang dibutuhkan senilai Rp 1 triliun per hari.

Itu artinya, per hari, ongkos makan gratis yang diberikan untuk anak-anak hanya sebesar Rp 12.062.

“Jadi setahun itu (kira-kira) Rp 300 triliun,” ujar dia.

Untuk menjalankan program tersebut, lanjut Burhanuddin, dibutuhkan 45.000 dapur yang harus dibangun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com