Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKN Dukung Siapa?

Kompas.com - 10/02/2024, 10:18 WIB
Tari Oktaviani

Penulis

KOMPAS.com - Menjelang pemilihan legislatif 14 Februari 2024 nanti, sebagian masyarakat masih kurang mengetahui peta politik partai dan calon presiden yang didukungnya.

Sebagai partai politik nasional, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) dukung siapa sebagai capres?

PKN sampai saat ini bersikap netral dengan tidak mendukung secara resmi salah satu calon presiden dan calon wakil presiden yang sudah ada.

Hal itu diperjelas oleh Ketua Umum PKN Anas Urbaningrum. Ia mengatakan saat ini partainya belum memberi dukungan kepada salah satu capres yang ada.

Menurut Anas, partainya fokus kepada kemenangan pemilihan legislatif.

"PKN itu sekarang tahapannya masih konsentrasi pada pileg, belum pada pilpres," ucap Anas usai mengisi acara sarasehan bersama HMI Cabang Blora, di Blora, Jawa Tengah, Jumat (2/2/2024) seperti dalam artikel Kompas.com berjudul "PKN Belum Tentukan Pilihan Capres, Anas Urbaningrum Ungkap Alasannya".

Baca juga: PKN Akan Dukung Paslon Tertentu bila Pilpres 2 Putaran

Anas menyebut partainya memang belum menentukan arah politik pilpres karena masih terhitung partai baru. 

Oleh karena itu Ia ingin agar para calegnya fokus pada pileg saja agar bisa lolos ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Sebagai partai yang muda, kami upayakan pileg dulu, caleg-calegnya itu kami fasilitasi biar lebih lincah di dapilnya masing-masing bekerja, sehingga tidak terganggu oleh urusan pilpres," terang dia.

Melansir dari situs resminya, PKN berdiri pada 28 Oktober 2021. Mulanya partai ini bernama Partai Karya Perjuangan.

Partai tersebut terdaftar pada 2008 berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-23.AH.11.01 Tahun 2008 tertanggal 3 April 2008. 

Partai Karya Perjuangan kemudian diganti nama baru menjadi Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) di Jakarta pada 28 Oktober 2021 melalui Musyawarah Nasional Partai Karya Perjuangan. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com