Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Goenawan Mohamad: Orang Miskin kalau Mau Bikin Partai Harus Jual Diri Seperti PSI

Kompas.com - 09/02/2024, 18:22 WIB
Vitorio Mantalean,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jurnalis senior, Goenawan Mohamad menyindir Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai salah satu contoh betapa membuat partai politik sangat mahal dan dikuasai oligarki.

Hal ini ia sampaikan dalam pembacaan Maklumat Komunitas Utan Kayu terhadap Presiden Joko Widodo, Jumat (9/2/2024), berkaitan dengan tindakan Kepala Negara yang semakin nyata berpihak dan menggunakan kewenangannya untuk cawe-cawe dalam Pemilu 2024.

"Orang yang miskin tidak mungkin bikin partai. Kalau mau bikin partai harus jual diri seperti PSI. PSI kan kekurangan dana ya, itu kan harus jualan kan," ujar Goenawan.

"Kalau tersinggung, enggak apa-apa. Saya anggota PSI," kata dia.

Baca juga: PSI Targetkan 16 Kursi DPRD DKI pada Pemilu 2024, 2 Kali Lipat dari 2019

Adapun putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep mendadak didapuk sebagai Ketua Umum PSI 3 hari sejak bergabung sebagai kader partai tersebut meski Kaesang tak punya rekam jejak politik.

PSI, yang mulanya mendeklarasikan kader PDI-P Ganjar Pranowo sebagai capres dukungan mereka pada Pemilu 2024 mendadak mengevaluasi dukungan itu dan putar haluan ke Prabowo Subianto.

Sikap ini persis yang ditunjukkan Jokowi.

Goenawan menyinggung bahwa PSI saat ini bukanlah PSI seperti pada awal pembentukannya, ketika ia dan eks Menkopolhukam Mahfud MD serta pakar hukum Zainal Arifin Mochtar terlibat sebagai anggota tim independen dalam seleksi caleg PSI.


Goenawan yang merupakan mantan loyalis Jokowi itu mengatakan, apa yang terjadi pada PSI merupakan bentuk kemunduran dalam berpartai.

"Sekarang saya tidak tahu PSI jadi apa, yang jelas jadi antek Prabowo," kata Goenawan.

"Selama orang mau menjual dirinya sebagai pelacur, ya demokrasi pasti berat. Tapi saya tahu bahwa sebagian besar orang tidak mau. Kalau sekarang muncul dari universitas suara-suara memprotes yang belum pernah terjadi, itu suatu tanda bahwa kemerdekaan tidak pernah mati sendirian," tutur dia. 

Baca juga: PSI Ajak Jokowi Bergabung, Grace: Bukan Hanya Hatinya, KTA-nya Juga

Menanggapi pernyataan Goenawan, PSI tak ambil pusing.

"Ya tidak apa-apa. Mas Goen bebas berpendapat. Namanya kan demokrasi," kata Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, kepada Kompas.com, Jumat petang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com