Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Indikator: Elektabilitas PDI-P dan Gerindra Teratas

Kompas.com - 09/02/2024, 13:45 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Indikator Politik Indonesia pada 28 Januari-4 Februari 2024 menunjukkan bahwa PDI-P dan Partai Gerindra merupakan partai politik dengan elektabilitas tertinggi di antara partai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Berdasarkan hasil survei, PDI-P memiliki elektabilitas sebesar 19,6 persen. Sedangkan Gerindra 17,2 persen. Selisih antara dua partai tersebut masih berada dalam rentang margin of error survei lebih kurang 2,9 persen.

"Data ini, kita bisa simpulkan bahwa jarak antara PDI-P dan Gerindra yang menempati peringkat pertama dan kedua teratas tidak signifikan secara statistik," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, Jumat (9/2/2024).

Survei juga memperlihatkan bahwa elektabilitas PDI-P tercatat terus turun sejak Oktober 2023. Saat itu, partai berlambang banteng tersebut mempunyai angka keterpilihan 24,8 persen.

Baca juga: Bela PDI-P, Ahok: Yang Lain Misal Enggak Punya Partai, Dia yang Nyalon atau Anaknya Lah

Sementara itu, elektabilitas Gerindra pelan-pelan meningkat sejak Oktober 2023 ketika partai itu mendapatkan elektabilitas 14,4 persen.

Di samping itu, hasil survei ini mencatat hanya ada delapan partai politik yang memperoleh elektabilitas di atas ambang batas parlemen empat persen.

Partai tersebut adalah Partai Golkar sebesar 12,1 persen; Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebesar 9,5 persen; Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebesar 7,9 persen; Partai Demokrat 6,9 persen; Partai Nasdem 6,7 persen; dan Partai Amanat Nasional (PAN) sebesar 6,4 persen.

"Ada dua partai yang bisa lolos bisa tidak, yatu PPP (Partai Persatuan Pembangunan), PSI (Partai Solidaritas Indonesia), termasuk juga Perindo, bisa lolos bisa tidak. Tapi, per hari ini, PPP dan PSI di bawah empat persen parliamentary treshold," kata Burhanddin.

Menurut survei PPP memiliki elektabilitas 2,2 persen, PSI 2,0 persen, dan Perindo 1,2 persen.

Baca juga: HUT Ke-16 Gerindra, Muzani Harap Prabowo-Gibran Menang Pilpres 2024

Sementara elektabilitas partai politik lainnya hanya sekitar nol koma. Sedangkan ada tujuh persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Survei ini dilakukan terhadap total 5.500 orang responden pemilik hak pilih pada Pemilu 2024 yang diambil menggunakan multistage random sampling.

Jumlah responden itu terdiri dari 1.200 orang yang berasal dari seluruh provinsi serta 4.300 orang responden di 18 provinsi yang mendapatkan oversample.

Survei ini memiliki margin of error lebih kurang 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan ukuran sampel basis 1.200 responden.

Baca juga: Ungkap Alasan Larang Menteri-menteri PDI-P Mundur, Megawati: Emangnya Presiden Bisa Jalan Sendiri?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com