Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kembali Sambangi Bawaslu, TPN Ganjar-Mahfud: Bisa Jadi Pemilu Ini Tidak Jurdil

Kompas.com - 06/02/2024, 17:33 WIB
Vitorio Mantalean,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menyambangi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk kali kedua.

Sama dengan kunjungan perdana, Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis dkk tidak secara resmi melaporkan suatu dugaan pelanggaran.

Todung menyebut bahwa pihaknya menyampaikan soal persepsi adanya kecurangan jelang pemilu nanti.

"Kedua, kita juga mengingatkan kepada bawaslu dengan masifnya pelanggaran, dengan masifnya intervensi kekuasaan yang terjadi di mana-mana. Kalian (wartawan) juga memberitakan itu di media," kata Todung sebagai Deputi Tim Hukum TPN, kepada wartawan pada Selasa (6/2/2024).

Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud Nilai Pencalonan Gibran Bisa Dibatalkan, Sebut Ada 2 Putusan Pelanggaran Etik

"Bisa jadi pemilu (pemilihan umum) dan pilpres (pemilihan presiden) ini tidak jurdil (jujur dan adil). Persepsi ini harus dilawan, bukan dengan membangun persepsi yang lain, tapi dengan menyelenggarakan pemilu dan pilpres yang betul-betul jujur dan adil," ujarnya lagi menegaskan.

Todung menyinggung bahwa pemilu harus berjalan dengan baik, yakni setiap warga negara dengan hak pilih bisa menggunakan hak pilih itu dan tidak boleh seorang pun hak pilihnya dilanggar.

Dia berharap, Bawaslu bisa betul-betul bersikap tegas, tidak ambigu, profesional, dan tidak menguntungkan salah satu kubu.

Baca juga: Guru Besar Ramai-ramai Kritik Jokowi, Begini Respons Kubu Amin, TPN, TKN, dan Istana

"Kalau Bawaslu melanggar itu, maka kita akan mendapatkan pemilu dan pilpres dan cacat. Mudah-mudahan pemilu dan pilpres yang cacat itu tidak akan terjadi," kata Todung

"Tapi sekali lagi tergantung pada keberanian Bawaslu. Bawaslu tidak boleh takut karena Bawaslu yang menentukan. Pemerintah juga tidak boleh mengintervensi Bawaslu. Pemerintah tidak boleh mengintervensi KPU," ujarnya lagi.

Todung menyampaikan bahwa pihaknya sengaja mendatangi Bawaslu untuk bersilaturahmi dan saling bertukar informasi.

"Kami mengatakan kepada Bawaslu bahwa kita semua harus punya komitmen untuk menjaga pemilu dan pilpres yang jurdil karena bangsa ini akan dinilai dari kemampuannya menjaga pemilu itu apakah jurdil atau tidak. Kalau pemilu kita tidak jurdil, kita ini akan mengalami defisit mengalami regresi dalam demokrasi," kata Todung.

Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud Ungkap Alasan Ahok Mengundurkan Diri dari Komut Pertamina

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menyusuri Jalan yang Dilalui Para Korban Tragedi 12 Mei 1998...

Menyusuri Jalan yang Dilalui Para Korban Tragedi 12 Mei 1998...

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Nasional
Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com