Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Profesor dan Dosen Filsafat Se-Indonesia Tegur Jokowi: Kekuasaan yang Dijalankan Secara "Lancung" Merusak Etika

Kompas.com - 06/02/2024, 08:37 WIB
Syakirun Ni'am,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ratusan sivitas akademika Sekolah Tinggi Filsafat (STF) dan Teologi seluruh Indonesia mengingatkan Presiden Joko Widodo dan jajarannya bahwa kekuasaan yang dijalankan secara curang akan merusak etika.

Ketua STF Driyarkara Jakarta Simon Petrus Lili Tjahjadi mengingatkan Jokowi dan jajarannya agar bersikap jujur dan adil yang merupakan cara berpikir dan laku dalam bernegara.

“Kekuasaan yang dijalankan secara lancung akan merusak etika. Kemudian hukum akan ikut rusak juga,” ujar Simon dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube STF Driyarkara, Senin (5//2/2024).

Baca juga: Ramai Kampus Kritik Jokowi, Anies: Tanda Demokrasi Sedang Dilucuti

Simon mengatakan, pihaknya telah mengawasi berbagai persoalan khususnya setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerbitkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang meloloskan putra Jokowi bisa melenggang menjadi calon wakil presiden (cawapres).

Menurut para begawan filsafat itu, setelah putusan MK yang sarat dengan pelanggaran etik Jokowi semakin jauh dari amanat yang diharapkan oleh para pemilihnya.

“Terutama menyangkut netralitas sikap negara yang Anda sering katakan dan kontinuitas perjuangan reformasi melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam berbagai bentuknya,” tutur Simon.

Baca juga: Gerindra Bela Jokowi yang Dikritik Ramai-ramai oleh Kalangan Akademisi

Lebih lanjut, Simon serta ratusan sivitas akademika STF dan teologi seluruh Indonesia mengingatkan bahwa negara tidak boleh dikorbankan demi kepentingan kelompok atau melanggengkan kekuasaan keluarga.

Sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, kata Simon, Indonesia didirikan agar setiap rakyatnya hidup merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Pembentukan pemerintahan negara untuk mencapai tujuan tersebut.

Simon lantas mengingatkan Jokowi dan jajarannya agar berpegang pada sumpah jabatan, berbakti kepada bangsa, memenuhi kewajiban secara adil.

“Kami meminta Anda (Jokowi) berkompas pada hati nurani dan berpegang secara konsekuen pada Pancasila, dasar filsafat dan fundamen moral kita semua,” tuturnya.

Baca juga: Akademisi Ramai-ramai Kritik Jokowi, Airlangga: Itu Tokoh yang Pakai Nama Kampus

Tampak hadir dalam konferensi pers tersebut Guru Besar STF Driyarkara, budayawan, sekaligus rohaniwan Katolik Romo Franz Magnis Suseno.

Adapun begawan filsafat dari berbagai kampus di Tanah Air yang turut menandatangani ini adalah Profesor Armada RIyanto dari STF Widya Sasana Malang dan akademisi Fakultas Teologi Wedabhakti Universitas Sanata Dharma SB Mulyatno, CB Mulyanto.

Kemudian, Otto Gusti Madung dari IFTK Ledalero, Maumere; Elias Tinambunan dari STFT St. Yohanes, Pematangsiantar; Y. Subani, dari Fakultas Filsafat Universitas Widya Mandira, Kupang; dan Barnabas Ohoiwutun dari STF Seminari Pineleng, Minahasa. 

Sebelumnya, sivitas akademika yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa, serta alumni berbagai perguruan tinggi mengkritik penyelenggaraan demokrasi pemerintahan Presiden Jokowi.

Mereka antara lain Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Indonesia (UI), Universitas Padjadjaran (Unpad), UIN Jakarta, Universitas Hasanuddin, Universitas Andalas, Universitas Jember, dan lainnya.

Selain mereka, sejumlah pimpinan KPK periode 2003-2019 juga ramai-ramai mengingatkan Jokowi agar kembali berpegang pada kompas moral.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem: Anies 'Top Priority' Jadi Cagub DKI

Nasdem: Anies "Top Priority" Jadi Cagub DKI

Nasional
Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Nasional
Bisa Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Hakim Perempuan, Ketua MA Apresiasi Penyelenggaraan Seminar Internasional oleh BPHPI

Bisa Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Hakim Perempuan, Ketua MA Apresiasi Penyelenggaraan Seminar Internasional oleh BPHPI

Nasional
Jelang Pemberangkatan Haji, Fahira Idris: Kebijakan Haji Ramah Lansia Harap Diimplementasikan secara Optimal

Jelang Pemberangkatan Haji, Fahira Idris: Kebijakan Haji Ramah Lansia Harap Diimplementasikan secara Optimal

Nasional
Anies Tak Mau Berandai-andai Ditawari Kursi Menteri oleh Prabowo-Gibran

Anies Tak Mau Berandai-andai Ditawari Kursi Menteri oleh Prabowo-Gibran

Nasional
PKS Siapkan 3 Kadernya Maju Pilkada DKI, Bagaimana dengan Anies?

PKS Siapkan 3 Kadernya Maju Pilkada DKI, Bagaimana dengan Anies?

Nasional
Anies Mengaku Ingin Rehat Setelah Rangkaian Pilpres Selesai

Anies Mengaku Ingin Rehat Setelah Rangkaian Pilpres Selesai

Nasional
Koalisi Gemuk Prabowo-Gibran ibarat Pisau Bermata Dua

Koalisi Gemuk Prabowo-Gibran ibarat Pisau Bermata Dua

Nasional
Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Nasional
Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P dalam Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P dalam Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com