KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) meraih capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 2023 sebesar Rp 32,05 miliar.
Capaian tersebut setara dengan 129,4 persen dari target yang telah ditetapkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu sebesar Rp 24,76 miliar.
Kenaikan PNBP pada subsektor pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (SDM KP) itu dihasilkan melalui berbagai program terobosan BPPSDM KP, yaitu Smart Fisheries Village (SFV) atau desa perikanan cerdas dan kegiatan-kegiatan lainnya.
Program inovatif seperti SFV telah memberikan kontribusi signifikan dalam pencapaian PNBP pada 2023. Upaya ini dilakukan dengan memanfaatkan aset yang dimiliki oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) SFV.
Baca juga: Genjot Produksi Ikan Patin di Tanah Bumbu, Kementerian KP Kembangkan SFV Seluas 157 Hektar
Kepala BPPSDM KP I Nyoman Radiarta menyatakan bahwa pengelolaan PNBP melalui program inovatif SFV telah berlangsung sejak dua tahun lalu.
Pada 2023, kata dia, program tersebut menjadi pendorong utama dalam mencapai PNBP di seluruh lini satuan kerja di bawah BPPSDM KP.
“Saya cukup berbangga dan sangat mengapresiasi atas komitmen-komitmen (dalam) mencapai PNBP tersebut. Intinya bapak ibu sekalian tidak hanya PNBP yang ingin kita raih. Namun, (hal) yang ingin kita pertahankan adalah bagaimana memanfaatkan aset-aset yang dimiliki oleh BPPSDM," ujar Nyoman dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (30/1/2024).
Pernyataan tersebut disampaikan Nyoman pada Rapat Koordinasi (Rakor) Kepegawaian, PNBP, Rekon Data Sakti, serta Penyusunan Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Lingkup BPPSDM 2024, yang diselenggarakan pada tanggal 24-26 Januari 2024 di Solo, Jawa Tengah (Jateng).
Baca juga: Kementerian KP, FAO, dan Pemprov Jateng Lepasliarkan 20 Kg Sidat Hasil Proyek IFish
Lebih jauh, Nyoman menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya mengoptimalkan aset di UPT BPPSDM.
Langkah tersebut diambil untuk mendukung pelaksanaan program prioritas ekonomi biru, yang pada akhirnya berhasil meningkatkan PNBP.
"Kalau aset itu bisa kami optimalkan dan fungsikan secara baik sesuai peran dan tujuannya di setiap satuan kerja (satker), saya kira ini akan memberikan manfaat bagi negara dalam bentuk PNBP," imbuh Nyoman.
Hal tersebut, lanjut dia, dibuktikan dari keberhasilan komitmen BPPSDM pada 2023 untuk mencapai PNBP berdasarkan kontrak kinerja IKU sebesar Rp 24 miliar.
Baca juga: LMAN Kumpulkan PNBP Rp 3,7 Triliun Sepanjang 2023
Melalui kerja keras dan dukungan program prioritas BPPSDM, terutama SFV yang ada di UPT, BPPSDM KP berhasil melampaui target PNBP sebesar Rp 24,76 miliar, dan berhasil menyetor sebesar Rp 32,05 miliar.
Nyoman menyatakan bahwa pihaknya akan terus berusaha keras untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan pencapaian PNBP tersebut pada 2024.
Sebagai tindak lanjut, dalam rapat koordinasi tersebut dilakukan diskusi mendalam mengenai strategi BPPSDM dalam meningkatkan pencapaian PNBP, melibatkan narasumber-narasumber kompeten.