Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ingatkan Jokowi Tak Politisasi Bansos, Cak Imin: Kualat, Pak...

Kompas.com - 30/01/2024, 13:15 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

TEGAL, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengingatkan Presiden Joko Widodo tak menggunakan bantuan sosial (bansos) untuk kepentingan pemenangan salah satu pasangan calon (paslon) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ia kembali mengingatkan bahwa bansos merupakan kebijakan yang nominalnya ditentukan oleh pemerintah dan DPR RI.

“Tidak boleh ada satu pun yang mengeklaim itu bantuan presiden, bantuan menteri, apalagi bantuan paslon,” ujar Muhaimin di Lapangan Pendawa, Tegal, Jawa Tengah, Selasa (30/1/2024).

Baca juga: Cak Imin Janji Urusi Problem Pupuk Sehari Usai Dilantik jika Terpilih

Ia juga meminta masyarakat saling mengawasi pemberian bansos.

Pasalnya, jangan sampai bansos diberikan dengan tuntutan untuk mendukung salah satu calon.

“Nah, tolong yang memanfaatkan dengan sewenang-wenang kita awasi. Supaya tidak salah sasaran, bahkan kalau hanya diberikan kepada kroninya saja,” tutur dia.

Terakhir, Muhaimin meminta Jokowi bersikap bijak dan tetap mempertahankan netralitasnya.

“Kita harap Presiden fair, presiden benar-benar menggunakan bansos sebagai negarawan, bukan sebagai politisi, kualat, Pak,” imbuh dia.

Sebelumnya, selain meresmikan sejumlah proyek infrastruktur dan mengecek harga bahan pokok dalam kunjungan kerja ke sejumlah daerah, Jokowi juga membagikan bansos.

Baca juga: Anies dan Muhaimin Kampanye Akbar Bersama di Tegal

Di sisi lain, menjelang Pilpres 2024, pemerintah sepakat untuk memberikan bantuan langsung tunai (BLT) Mitigasi Risiko pangan untuk menggantikan BLT El Nino yang diberikan tahun lalu.

Akan tetapi, jumlah pemberian BLT Januari-Maret dijadikan satu pada Februari ini dengan jumlah total Rp 600.000.

Tak lazim

Penyaluran bansos menjelang Pemilu dikritik sejumlah pihak. Salah satunya, mantan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Erry Riyana Hardjapamekas. Erry menilai bahwa pembagian bantuan sosial (bansos) yang kembali gencar Presiden Jokowi dan jajaran menteri pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming tak lepas dari nuansa politik.

Baca juga: Sebut Pembagian Bansos Bernuansa Politik, Erry Riyana: Terlalu Kentara Ada Maksudnya...

Apalagi, tak jarang Jokowi turun langsung untuk membagikan bansos tersebut kepada warga penerima bantuan, seperti yang baru-baru ini dilakukan Kepala Negara bersama Ibu Negara Iriana Jokowi di Jawa Tengah.

Ini dianggap tak lazim, terlebih dilakukan pada masa kampanye.

"Seperti biasanya kan dilakukan oleh paling tinggi bupati/walikota atau bahkan kepala desa, kepala RT RW malah di tempat saya. Tidak harus oleh presiden. Terlalu kentara menurut saya (bahwa) ada maksudnya," kata Erry kepada Kompas.com, Kamis (25/1/2024).

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Nasional
KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

Nasional
Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Nasional
Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Nasional
BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

Nasional
Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Nasional
Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Nasional
Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Nasional
Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

Nasional
Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nasional
LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com