Ingatkan Jokowi Tak Politisasi Bansos, Cak Imin: Kualat, Pak...

Ia kembali mengingatkan bahwa bansos merupakan kebijakan yang nominalnya ditentukan oleh pemerintah dan DPR RI.

“Tidak boleh ada satu pun yang mengeklaim itu bantuan presiden, bantuan menteri, apalagi bantuan paslon,” ujar Muhaimin di Lapangan Pendawa, Tegal, Jawa Tengah, Selasa (30/1/2024).

Ia juga meminta masyarakat saling mengawasi pemberian bansos.

Pasalnya, jangan sampai bansos diberikan dengan tuntutan untuk mendukung salah satu calon.

“Nah, tolong yang memanfaatkan dengan sewenang-wenang kita awasi. Supaya tidak salah sasaran, bahkan kalau hanya diberikan kepada kroninya saja,” tutur dia.

Terakhir, Muhaimin meminta Jokowi bersikap bijak dan tetap mempertahankan netralitasnya.

“Kita harap Presiden fair, presiden benar-benar menggunakan bansos sebagai negarawan, bukan sebagai politisi, kualat, Pak,” imbuh dia.

Di sisi lain, menjelang Pilpres 2024, pemerintah sepakat untuk memberikan bantuan langsung tunai (BLT) Mitigasi Risiko pangan untuk menggantikan BLT El Nino yang diberikan tahun lalu.

Akan tetapi, jumlah pemberian BLT Januari-Maret dijadikan satu pada Februari ini dengan jumlah total Rp 600.000.

Tak lazim

Penyaluran bansos menjelang Pemilu dikritik sejumlah pihak. Salah satunya, mantan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Erry Riyana Hardjapamekas. Erry menilai bahwa pembagian bantuan sosial (bansos) yang kembali gencar Presiden Jokowi dan jajaran menteri pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming tak lepas dari nuansa politik.

Apalagi, tak jarang Jokowi turun langsung untuk membagikan bansos tersebut kepada warga penerima bantuan, seperti yang baru-baru ini dilakukan Kepala Negara bersama Ibu Negara Iriana Jokowi di Jawa Tengah.

Ini dianggap tak lazim, terlebih dilakukan pada masa kampanye.

"Seperti biasanya kan dilakukan oleh paling tinggi bupati/walikota atau bahkan kepala desa, kepala RT RW malah di tempat saya. Tidak harus oleh presiden. Terlalu kentara menurut saya (bahwa) ada maksudnya," kata Erry kepada Kompas.com, Kamis (25/1/2024).

Kata Menkeu Sri Mulyani

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, berbagai bansos yang digelontorkan Jokowi telah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Pada tahun ini, pemerintah telah menganggarkan Rp 496,8 triliun untuk program perlindungan sosial seperti program keluarga harapan (PKH), bansos sembako, hingga BLT desa.

"Jadi ini semuanya sudah ada dalam APBN, sudah menjadi program," kata dia dalam konferensi pers KSSK, di Jakarta, Selasa (30/1/2024).

Di lain hari, Sri Mulyani mengatakan penebalan bansos merupakan salah satu bentuk upaya APBN melindungi masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan.

“Berbagai paket kebijakan diluncurkan pada triwulan IV-2023 guna menjaga daya beli masyarakat," kata Sri Mulyani saat konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (31/1/2024).

"(Bansos) mendorong permintaan domestik, antara lain melalui penebalan bantuan sosial bagi kelompok miskin dan rentan dalam bentuk BLT (bantuan langsung tunai) El Nino dan bantuan pangan,” kata dia lagi.