JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto menyebut bahwa Pemilu 2024 berbeda dengan Pemilu 2014 dan 2019 karena negara seolah meninggalkan demokrasi.
Menurut dia, demokrasi saat ini bahkan seperti mundur ke belakang pada era pemerintahan Orde Baru, tepatnya 1997 dan 1998.
"Karena di Pemilu 2024 ini kita berpisah dengan kata demokrasi. Ketika kata demokrasi, tidak lagi kita lihat dengan optimisme ke depan, tapi kita lihat akan kekhawatiran, pukul mundur seperti tahun 97/98," kata Andi dalam acara Ganjarian Spartan Swiss yang digelar secara daring, Minggu (28/1/2024) malam.
Baca juga: Bandingkan Jokowi dan Obama, Andi Widjajanto: Kalau di Indonesia, Obama-nya Malah Dukung Trump
Andi juga menyebut, Pemilu 2024 ini unik karena banyak terminologi baru dalam politik Indonesia.
Ia pun merujuk pada kejadian di Mahkamah Konstitusi (MK) yang akhirnya membuat publik mengkritik eks Ketua MK Anwar Usman.
Adapun Anwar Usman melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik atas uji materi perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).
Atas hal itu, Anwar dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Anwar merupakan paman dari putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka yang saat itu digadang bakal maju menjadi cawapres dari Prabowo Subianto.
"Ketika Mahkamah Konstitusi berubah menjadi Mahkamah Keluarga itu kita lihat, dari awal prosesnya (Pemilu 2024) sudah ada pelanggaran etik. Khususnya politik dinasti. Kata kata paman menjadi terminologi khusus dalam politik Indonesia," ungkap Andi.
Baca juga: Jokowi Minta Debat Tak Banyak Serang Personal, Andi Widjajanto: Contohnya Serangan Prabowo ke Anies
Selain itu, Andi membeberkan perbedaan posisinya dengan Jokowi pada Pemilu 2024.
Diakuinya, pada Pilpres 2014 dan 2019, Andi selalu bersama Jokowi.
"Sebagai orang yang bekerja bersama Pak Jokowi sejak Pilpres 2014 dan 2019, selalu mengatakan, titik beda saya antara Pak Jokowi dan saya hari ini di 2024, adalah komitmen untuk demokrasi. Itu suatu yang kita perjuangkan susah payah, di reformasi 97/98," ujar mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) ini.
Andi menyampaikan, apa yang disampaikannya tidaklah dirasakan sendirian.
Dia mengatakan, kegelisahan akan mundurnya demokrasi juga dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia jika berkaca pada kejadian di MK.
"Teman-teman di Swiss tadi sudah disampaikan, memantik semangat ketika melakukan di depan di sana. Kami tidak bergerak sendirian, masih banyak simpul-simpul dan juga pembenci kegelisahan yang sama," kata Andi Widjajanto.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.