Gelombang Kritik Jokowi Boleh Kampanye, Dibela Istana dan Kubu "02"

JAKARTA, KOMPAS.com - Gelombang kritik tengah dihadapi Presiden Joko Widodo setelah secara terang-terangan menyebut seorang presiden boleh memihak dan berkampanye di pemilihan umum (pemilu) 2024.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).

"Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," katanya.

Atas pernyataan tersebut, tim kontestan pemilihan presiden (pilpres) 2024 hingga pengamat menyorot tajam pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Namun demikian, Jokowi juga mendapat pembelaan yang datang dari dalam Istana, termasuk dari kubu pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Dikritik "01" dan "03"

Pernyataan Jokowi mendapat sorotan tajam dari kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 1 dan 3, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Co-captain Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin), Sudirman Said menilai, sulit bagi pejabat negara tidak menggunakan fasilitas negara saat berkampanye.

Baca juga: Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Pengamat: Tak Tunjukkan Sikap Kenegarawan

Sudirman mencontohkan, seorang presiden ketika melakukan kegiatan dan dapat dipastikan melibatkan ratusan orang yang menggunakan fasilitas negara.

Termasuk di dalamnya terdapat komponen pasukan pengamanan presiden (paspampres), kendaraan dan fasilitas penginapan yang juga disediakan oleh negara.

"Jadi, dari segi aspek bahwa itu (kampanye) tidak menggunakan fasilitas negara, rasanya sulit sekali untuk dilaksanakan. itu aspek teknis," kata Sudirman.

Dari kubu Ganjar-Mahfud melalui PDI Perjuangan (PDI-P) menyebut Jokowi telah melanggar etika dan moral berbangsa jika memihak dan mengampanyekan salah satu calon kandidat.

"Ini soal etik moral berbangsa. Itu sampai senior-senior orang-orang, tokoh-tokoh nasional yang sudah tua-tua ini semua yang memperjuangkan, ini kan prinsip bernegara," kata Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun.

Baca juga: [POPULER NASIONAL] Yusril Bela Jokowi Terkait Presiden Boleh Kampanye | Kala JK Kaget Ibu Kota Dipindahkan

Ia menegaskan bangsa bisa runtuh apabila etika dan moral pemimpinnya tidak ada. Atas dasar itu, ia khawatir pernyataan tersebut dapat menimbulkan keruntuhan bangsa apabila dilakukan tanpa memerhatikan etika dan moral.

Terlebih, pada Pilpres 2024, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka turut berkontestasi sebagai cawapres nomor urut 2.

"Kan anaknya dicalonkan jadi wapres. Jadi, kalau bapaknya presiden aktif, mengampanyekan anaknya menjadi presiden, itu baru pertama kali terjadi di dunia. Itu yang harus dihindari," ujar anggota Komisi II DPR ini.