Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TPN Tetap Optimistis Ganjar-Mahfud Menang Satu Putaran meski Jokowi Bilang Presiden Boleh Berpihak

Kompas.com - 25/01/2024, 22:20 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Mahfud tetap optimistis pasangan calon nomor urut 3 ini dapat menang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dalam satu putaran meski Presiden Joko Widodo menyebut bahwa presiden boleh berpihak ke salah satu kandidat.

"Melihat triangulasi big data TPN, posisi saya tidak berubah seperti dua pekan lalu, bahkan makin ke sini makin yakin Ganjar-Mahfud menang satu putaran pada Pilpres 14 Februari 2024,” kata Deputi Politik TPN Andi Widjajanto di Media Center TPN, Jakarta, Kamis (25/1/2024).

Andi mengatakan, keyakinannya makin kuat dengan melihat kerja keras Ganjar, Mahfud, dan elite TPN lainnya sepertj Tuan Guru Bajang, Yenny Wahid, Arsjad Rasjid, Andika Perkasa berkeliling Indonesia.

Baca juga: Beras Ditepel Stiker Prabowo-Gibran, TPN Ganjar-Mahfud: Bansos Bukan Milik Satu Paslon

Ia pun mengeklaim bahwa Ganjar-Mahfud mendapatkan sentimen positif dari publik atas performa mereka dalam empat debat yang sudah diselenggrakan.

“Di sisi lain, Prabowo-Gibran terus berada di sentimen negatif,” ujar mantan Sekretaris Kabinet itu.

Andi mengatakan, pernyataan Jokowi yang menyebut seorang presiden boleh berkampanye dan berpihak ke salah satu kandidat juga mendapat sentimen negatif dari publik.

Merujuk data analisis TPN, Andi menyebut sentimen negatif kepada Jokowi turun semain besar dalam satu bulan terakhir, dari angka -62 persen menjadi -93 persen dalam tujuh hari terakhir.

“Khusus hari ini, sentimen negatif pada Joko Widodo di ‘X’ atau Twitter terkait pernyataan di Halim kemarin menunjukkan minus 96 persen," kata Andi.

Baca juga: Soal Pose Dua Jari dari Mobil Kepresidenan, TPN Ganjar-Mahfud Ingatkan Jokowi-Iriana Netral

Menurut dia, hal ini menunjukkan bahwa warganet menginginkan netralitas presiden dan tidak ingin Jokowi memiliki berpihak pada Pilpres 2024 karena anaknya, Gibran Rakabuming, menjadi salah satu kandidat.

Andi mengatakan, ada pula suara di media sosial yang ingin Jokowi fokus menyelesaikan masa jabatan keduanya sampai 20 Oktober 2024, terutama karena banyak persoalan dalam negeri maupun global yang perlu perhatian secara serius.

“Dari krisis ekonomi di Hong Kong, konflik Timur Tengah, sampai harga nikel yang terus turun memerlukan fokus presiden untuk dikerjakan, daripada ‘cawe-cawe’ urusan pemilu,” kata Andi.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi menyatakan bahwa seorang presiden boleh berkampanye dan memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pemilu.


Jokowi mengatakan, presiden maupun para pembantunya memiliki hak politik dan demokrasi untuk berkampanye dan berpihak.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).

"Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," kata dia.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Ditanya soal Keterlibatan Purnawirawan Polri di Kasus Timah, Ini Respons Kejagung

Ditanya soal Keterlibatan Purnawirawan Polri di Kasus Timah, Ini Respons Kejagung

Nasional
KPU Perpanjang Verifikasi Syarat Dukungan Calon Nonpartai Pilkada 2024

KPU Perpanjang Verifikasi Syarat Dukungan Calon Nonpartai Pilkada 2024

Nasional
KPK Resmi Lawan Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Saleh

KPK Resmi Lawan Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Draf RUU Polri: Usia Pensiun Polisi dengan Jabatan Fungsional Bisa Mencapai 65 Tahun

Draf RUU Polri: Usia Pensiun Polisi dengan Jabatan Fungsional Bisa Mencapai 65 Tahun

Nasional
'Keluarga' Saksi Demokrat Ricuh Jelang Sengketa Versus PAN

"Keluarga" Saksi Demokrat Ricuh Jelang Sengketa Versus PAN

Nasional
PPS di Kalsel Akui Gelembungkan Suara PAN, 1 Suara Dihargai Rp 100.000

PPS di Kalsel Akui Gelembungkan Suara PAN, 1 Suara Dihargai Rp 100.000

Nasional
Hakim Minta Pedangdut Nayunda Kembalikan Uang Rp 45 Juta yang Diterima dari Kementan

Hakim Minta Pedangdut Nayunda Kembalikan Uang Rp 45 Juta yang Diterima dari Kementan

Nasional
SYL dan Keluarga Disebut Habiskan Rp 45 Juta Sekali ke Klinik Kecantikan, Uangnya dari Kementan

SYL dan Keluarga Disebut Habiskan Rp 45 Juta Sekali ke Klinik Kecantikan, Uangnya dari Kementan

Nasional
Ketua MPR NIlai Pemilu Kerap Bikin Was-was, Singgung Demokrasi Musyawarah Mufakat

Ketua MPR NIlai Pemilu Kerap Bikin Was-was, Singgung Demokrasi Musyawarah Mufakat

Nasional
Nama SYL Disave dengan Nama “PM” di Ponsel Biduan Nayunda Nabila

Nama SYL Disave dengan Nama “PM” di Ponsel Biduan Nayunda Nabila

Nasional
Baleg Klaim Revisi UU TNI Tak Akan Kembalikan Dwifungsi

Baleg Klaim Revisi UU TNI Tak Akan Kembalikan Dwifungsi

Nasional
Setelah SBY, Bamsoet Bakal Temui Megawati, Jokowi, dan Prabowo

Setelah SBY, Bamsoet Bakal Temui Megawati, Jokowi, dan Prabowo

Nasional
SYL dan Istri Disebut Beli Serum Wajah dari Jepang Pakai Uang Kementan

SYL dan Istri Disebut Beli Serum Wajah dari Jepang Pakai Uang Kementan

Nasional
Biduan Nayunda Nabila Mengaku Beberapa Kali Diajak Makan SYL

Biduan Nayunda Nabila Mengaku Beberapa Kali Diajak Makan SYL

Nasional
Ketua Komisi X Curiga Biaya Makan Siang Gratis Bakal Diambil dari Dana Pendidikan

Ketua Komisi X Curiga Biaya Makan Siang Gratis Bakal Diambil dari Dana Pendidikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com