Singgung Sikap Jokowi, Komarudin Watubun: Kan Anaknya Cawapres, Kalau Bapaknya Kampanye Itu Pertama di Dunia

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya tak ikut berkampanye saat tengah putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Kan anaknya dicalonkan jadi wapres. Jadi, kalau bapaknya presiden aktif, mengampanyekan anaknya menjadi presiden, itu baru pertama kali terjadi di dunia. Itu yang harus dihindari," kata Komarudin kepada wartawan, Rabu (24/1/2024).

Itu disampaikan Komarudin menanggapi pernyataan Jokowi yang menyebut bahwa Presiden boleh berkampanye dan memihak dalam pemilu asalkan tidak menggunakan fasilitas negara.

Baca juga: Jokowi Didesak Cuti Jika Ikut Kampanye, Pengamat: Supaya Jelas dan Fair

Jika tidak, menurut Komarudin, kekhawatiran publik akan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) saat ini kembali terjadi.

Komarudin lantas bicara tentang etika dan moral dalam kehidupan berbangsa.

Menurut dia, soal etika dan moral terus diperjuangkan para tokoh nasional karena merupakan prinsip kehidupan bernegara.

Dalam hal ini, Komarudin mengingat bagaimana mulanya Presiden Jokowi mengaku taat pada aturan konstitusi.

Namun, jika presiden masih aktif, lalu ikut berkampanye, hal tersebut dinilai akan menimbulkan pertanyaan publik.

"Waktu pelantikan, saya masih ingat kata-kata dia (Jokowi). Dia hanya tunduk kepada konstitusi dan kehendak rakyat. Kalau tindakan seperti begitu, apa tidak bertentangan dengan konstitusi dan kehendak rakyat? Itu satu," ucap anggota Komisi II DPR ini.

Baca juga: Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye, Pengamat Politik UGM: Itu Statement Dia Turun Gelanggang

Ia pun menilai, Presiden Jokowi harus mengingat bagaimana dia menekankan semua pejabat publik untuk netral dalam pemilu.

Pernyataan ini, menurut Komarudin, masih terekam jelas dan bisa diakses publik sampai kapan pun melalui media internet.

"Tapi kemudian, presiden sekarang menunjukkan keberpihakan jelas kepada partai politik, itu menandakan Pemilu 2024 tidak mungkin pemilu yang jurdil. Kontradiktif pernyataan-pernyataan dengan tindakan yang terus terang menyampaikan itu," ujar dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu).

Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi.

Hal itu disampaikan Jokowi saat ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang nonpolitik malah aktif berkampanye pada saat ini.

Jokowi mengatakan, aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang nonpolitik itu merupakan hak demokrasi.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu.

"Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," kata dia.