Muhaimin Sebut Hilirisasi di Sektor Tambang Ugal-ugalan

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar menyebut hilirisasi di sektor tambang oleh pemerintah dilakukan secara ugal-ugalan.

Adapun hilirasasi merupakan pengolahan bahan hasil tambang di dalam negeri.

Program ini digalakkan oleh Presiden Joko Widodo, di antaranya dengan tidak mengekspor nikel ore (bahan baku nikel).

"Perkembangan hilirisasi maupun tambang tidak signifikan dengan kesejahteraan masyarakat sekitar," kata Muhaimin dalam debat cawapres yang digelar KPU di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/1/2024).

Baca juga: Pajak Hiburan Naik, Timnas Anies-Muhaimin: Sektor Hiburan Mau Dihidupkan atau Diciutkan?

Persoalan hilirisasi itu merupakan satu dari sejumlah persoalan lingkungan yang dibahas dalam debat tersebut.

Menurut Muhaimin, saat ini terdapat 2.500 tambang ilegal, merujuk pada data yang dirilis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Namun, di sisi lain, tambang yang berstatus legal pada kenyataannya juga tidak berhasil menyejahterakan masyarakat sekitar.

Menurut dia, selain hilirisasi, praktik pertambangan di Tanah Air juga dilakukan secara ugal-ugalan dan merusak lingkungan.

Kecelakaan kerja di sektor tambang hingga keberadaan tenaga kerja asing (TKA) yang mendominasi juga menambah persoalan di dalam industri tambang.

Baca juga: Kubu Anies-Muhaimin Bakal Fokus Sasar Undicided Voters untuk Amankan Suara di Pilpres 2024

Menyangkut dampak atau manfaat tambang bagi masyarakat, Muhaimin mencontohkan bagaimana pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah mencapai 13 persen. Angka itu dinilai sangat tinggi.

"Tetapi rakyatnya tetap miskin dan tidak bisa menikmati, hilirisasi apa yang kita lakukan sementara ilegal masih terus berlangsung," tutur Muhaimin.