Cak Imin: "Food Estate" Mengabaikan Petani dan Hasilkan Konflik Agraria, Harus Dihentikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, mengaku prihatin dengan upaya pemerintah dalam pengadaan pangan melalui program food estate atau lumbung pangan.

Ini disampaikan Muhaimin dalam debat keempat Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024) malam.

“Kita sangat prihatin upaya pengadaan pangan nasional dilakukan melalui food estate,” kata Muhaimin.

Pasalnya, menurut Muhaimin, food estate menimbulkan konflik agraria, bahkan merusak lingkungan.

Oleh karenanya, jika memenangkan Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, Muhaimin dan calon presiden (capres) Anies Baswedan berjanji untuk menghentikan program food estate.

“Food estate terbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat kita, menghasilkan konflik agraria, dan bahkan merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan,” ujar pria yang karib disapa Cak Imin itu.

Baca juga: Hadiri Debat Pilpres 2024, Ganjar-Mahfud Kenakan Kostum Warna Hijau yang Ramah Lingkungan

Mengutip pernyataan salah satu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) Kiai Haji Hasyim Asy’ari, Imin menyebut bahwa petani adalah penolong negeri. Akan tetapi, saat ini, negara dan pemerintah abai terhadap nasib petani dan nelayan.

“Hari ini kita menyaksikan bukti bahwa hasil sensus pertanian BPS menunjukkan bahwa 10 tahun terakhir ini telah terjadi jumlah petani rumah tangga gurem, rumah tangga petani gurem berjumlah hampir 3.000.000,” ujarnya.

Di tengah kondisi tersebut, lanjut Muhaimin, ada seseorang yang memiliki tanah seluas 500.000 hektare. Namun, Imin tak menyebut sosok yang dimaksud.

“Ini artinya 16.000.000 rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektare,” kata Imin.

“Sementara, ada seseorang yang memiliki tanah 500.000 hektare sebagai kekuasaan yang diberikan negara kepadanya,” tutur Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.