Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Kampanye Terbuka di Sidoarjo, Ganjar Cerita Pengalaman Tidur di Rumah Warga

Kompas.com - 21/01/2024, 19:38 WIB
Andhi Dwi Setiawan,
Sri Noviyanti

Tim Redaksi

SURABAYA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menceritakan pengalamanya menginap di rumah warga beberapa waktu lalu. Dia menyebut, momen itu menjadi kesempatan masyarakat mengobrol dengannya.

Hal itu dipaparkan Ganjar kepada massa pendukungnya yang hadir dalam hari pertama kampanye terbuka, di GOR Delta Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim), yang digelar pada Minggu (21/1/2024).

"Pertama, (saya mau menceritakan) terkait perjalanan saya ke Indonesia bersama Pak Mahfud. Kami menginap di rumah-rumah saudara kita, orang kecil, mereka menyampaikan (banyak) cerita," kata Ganjar kepada pendukungnya.

Baca juga: Hajatan Rakyat, Puluhan Ribu Pendukung Ganjar-Mahfud Padati GOR Sidoarjo

Ganjar mengatakan, salah satu kesulitan yang dialami oleh masyarakat saat ini adalah kelangkaan pupuk. Hal tersebut akhirnya berdampak pada mahalnya harga beras di pasaran.

"Apa yang diceritakan? Yang (berprofesi sebagai) petani kemarin menyampaikan pada saya,Pak Ganjar, pupuknya langka, Ibu-ibu menyampaikan kepada kami, Pak Ganjar, berase larang (berasnya mahal)," cerita Ganjar.

Selain itu, kata Ganjar, sejumlah masyarakat juga mengeluh karena tidak mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) hingga sekarang. Padahal, kata warga tersebut, wargadaerah lain sudah menerima.

Kampanye akbar bertajuk Hajatan Rakyat digelar di GOR Sidoarjo, Jatim, Minggu (21/1/2024).KOMPAS.com/Andhi Dwi Setiawan Kampanye akbar bertajuk Hajatan Rakyat digelar di GOR Sidoarjo, Jatim, Minggu (21/1/2024).

"Ada juga yang menyampaikan kepada kami, Pak Ganjar kenapa yang sana dapat bantuan BLT, kok yang sini tidak?," ucapnya.

Mantan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) tersebut berjanji, akan memberikan bantuan secara merata, jika pasangan capres-cawapres Ganjar-Mahfud MD memenangkan Pilpres 2024.

"Bapak, ibu, maka semua bantuan yang hari ini tidak sepat sasaran, besok kita bikin tepat sasaran," ujar dia.

Ganjar mengemukakan bahwa dirinya akan memanfaatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), sebagai data bantuan masyarakat. Dengan demikian, proses verifikasi tidak akan membutuhkan waktu yang lama.

Baca juga: Kampanye di Sidoarjo, Ganjar Pastikan Hadiri Debat Cawapres Malam Ini

"Enggak terlalu sulit, kalau cara datang baik, cara verifikasi baik, maka akan tepat sasaran. Enggak usah angel-angel (sulit-sulit) pakai KTP-nya saja, itulah data yang bisa dipakai," ujarnya.

Kepemimpinan merakyat untuk wong cilik

Pada kesempatan terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDIP) Jatim, MH Said Abdullah yang hadir pada kesempatan tersebut mengamini gagasan yang Ganjar jelaskan.

Ia juga menyebut bahwa hal yang digagas pihaknya sesuai dengan tema besar kampanye akbar tersebut, yakni Hajatan Rakyat.

"Lewat Hajatan Rakyat, kami ingin mengembalikan semangat kepemimpinan yang merakyat. Itulah yang dibutuhkan saat ini. Kepemimpinan merakyat yang genuine, dari rakyat, dan berpihak pada rakyat," ujarnya.

Said menilai, Indonesia saat ini perlu menghidupkan kembali keberpihakan kepada wong cilik.

"Kesadaran politik yang harus dibangun juga mesti terpusat pada rakyat, tapi jangan buat wong cilik terombang-ambing hanya pada bantuan sosial (bansos) atau  BLT yang memang itu kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah. (Bantuan) ini bukan (dari) sinterklas, tapi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), jadi bukan dari personal. Kami akan menghidupkan kesadaran wong cilik," ujar Said. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com