Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gus Nadir Sebut Publik Melihat PBNU Rangkul Semua Partai Kecuali PKB

Kompas.com - 21/01/2024, 13:48 WIB
Syakirun Ni'am,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Cendekiawan Nahdlatul Ulama (NU) Nadirsyah Hosen atau Gus Nadir menyebut, publik melihat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) merangkul semua partai politik, kecuali Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sikap politik ini terlihat seiring keretakan antara Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Gus Nadir mengatakan, Gus Yahya menyatakan NU tidak boleh terkooptasi kepentingan politik karena merupakan organisasi yang mengurus masyarakat.

“Jadi posisinya itu, posisi resminya adalah NU netral, resmi,” kata Gus Nadir dalam wawancara eksklusif di program Gaspol! yang tayang di YouTube Kompas.com, Sabtu (20/1/2024).

Menurut Gus Nadir, banyak pengurus PBNU dari partai politik. Karena itu, sikap politik PBNU ditafsirkan merangkul semua partai politik. Namun, dalam perjalanannya, muncul gesekan antara PBNU dan PKB.

Sebagai partai yang dilahirkan dari rahim PBNU, PKB selama ini mendapatkan hak-hak khusus.

Baca juga: Gus Nadir Ungkap Awal Mula Keretakan PBNU dengan PKB

Namun, pada masa kepemimpinan Gus Yahya, kata dia, hak itu dihapus dan hubungan NU dengan PKB sama sebagaimana dengan partai politik lainnya.

Menurut Gus Nadir, Cak Imin mengaku senang dengan kebijakan ini karena PBNU akan mengasuh dirinya sendiri. Dengan demikian, PKB juga tidak lagi membantu pengurus NU di daerah.

“Misalnya Cak Imin mengatakan kepada saya berarti kan PKB tidak perlu lagi membantu pengurus PBNU di daerah,” kata mantan Rais Syuriyah Pengurus Cabang Istimewa (PCI) NU Australia-New Zealand ini.

“Misalnya untuk mengadakan acara kah, misalnya untuk renovasi kantor-kantornya, berarti beban kami sudah nggak ada dong,” kata Gus Nadir menirukan Cak Imin.

Kedekatan PBNU dan PKB telah berlangsung sejak lama sehingga banyak simpatisan hingga pengurus PKB juga merangkap pengurus struktur Pimpinan Cabang NU (PCNU).

Baca juga: Sebut Kubu Anies dan Ganjar Makin Mesra karena Senasib, PKB: Sama-sama Melawan Orba Reborn

Karena kedekatan itu, pengurus PKB di daerah terkadang menggelar acara di Kantor PCNU. Namun, kemudian terbit surat peringatan (SP) dan gesekan mulai terjadi.

“Mulailah itu gesek-gesekan, kan begitu, kok ternyata yang tadinya mau merangkul semua akhirnya dibaca oleh publik merangkul semua partai kecuali PKB,” tutur Gus Nadir.

Hubungan PKB dan NU menghangat seiring keretakan hubungan Gus Yahya dan Cak Imin. Keduanya kerap saling berbalas intrik di depan publik.


Sikap Gus Yahya saat ini juga menjadi sorotan karena saat terpilih pada Muktamar 2021 di Lampung menyatakan PBNU tidak bisa ditarik ke politik praktis.

Namun, beberapa waktu terakhir petinggi PBNU justru menjadi pendukung capres-cawapres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com