Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Ganjar-Mahfud Persilakan Isu Wadas Jadi Pembahasan Debat Keempat Pilpres 2024

Kompas.com - 21/01/2024, 11:34 WIB
Palupi Annisa Auliani,
Sri Noviyanti

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Konflik Wadas diperkirakan menjadi topik pembahasan dalam debat keempat Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 yang menghadirkan para calon wakil presiden (cawapres), Minggu (21/1/2024).

Isu ini kerap dikaitkan dengan kinerja calon presiden (capres) nomor urut 3 di Pilpres 2024, Ganjar Pranowo, sebagai mantan Gubernur Jawa Tengah periode 2013-2023.

“Sebaiknya (isu Wadas) dibahas (di debat keempat Pilpres 2024). Ini akan jadi ajang klarifikasi,” kata Ganjar, Sabtu (20/1/2024).

Ganjar mengakui bahwa dia kerap menjadi kambing hitam dalam pusaran kasus Wadas. Padahal, kata dia, program pembangunan Bendungan Bener yang memerlukan pasokan material dari penambangan batu di Wadas bukan program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Baca juga: Link Live Streaming Debat Keempat Pilpres 2024

“Proyek (Bendungan Bener) yang menjadi akar persoalan merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi),” tegas Ganjar.

Bendungan Bener adalah satu dari 48 proyek bendungan dalam daftar 201 PSN berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020.

Penambangan batu andesit di Wadas untuk keperluan pembangunan Bendungan Bener di Purworejo sempat mencuatkan konflik penolakan warga yang kemudian dihadapi oleh polisi dan tentara. Ganjar memastikan, persoalan ini sudah tuntas.

Selain konflik Wadas, Ganjar memperkirakan topik lain yang mungkin muncul dalam debat keempat Pilpres 2024 adalah proyek pembangunan pabrik semen di Rembang yang juga PSN.

Seperti halnya konflik Wadas, Ganjar menyebut bahwa persoalan di Rembang sudah tuntas pula dan mempersilakan juga bila hendak diangkat dalam debat.

Baca juga: TPD Ganjar-Mahfud Bakal Gelar Nobar Debat Cawapres di 1.000 Titik Jakarta

Tema debat keempat Pilpres 2024 adalah pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa.

Ganjar mengaku bersyukur bahwa persoalan terkait dua PSN itu tuntas selama masa jabatannya sebagai gubernur yang adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.

Dia pun mengingatkan bahwa ada sejumlah kebijakan yang dibuat dalam dua periode kepemimpinannya di Jawa Tengah yang pro-lingkungan, sekalipun jarang sekali diekspos.

Sebagai contoh keputusan pro-lingkungan yang dia maksud itu, Ganjar menyebutkan proyek pembangunan pabrik semen di Kebumen dan tambang emas di Wonogiri yang bukan PSN.

“(Keduanya) ditolak karena tidak memenuhi persyaratan lingkungan,” ujar Ganjar.

Tak ada pelanggaran HAM

Sementara itu, cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, menegaskan pula bahwa tidak ada pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam penanganan konflik Wadas.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Puncak Perayaan Hari Lansia Nasional 2024 Bakal Digelar di Aceh Utara

Puncak Perayaan Hari Lansia Nasional 2024 Bakal Digelar di Aceh Utara

Nasional
Sindir Impor Beras, Megawati: Dibuat Sedemikian Rupa, sepertinya Kekurangan Terus

Sindir Impor Beras, Megawati: Dibuat Sedemikian Rupa, sepertinya Kekurangan Terus

Nasional
17 Sikap PDI-P Hasil Rakernas, Mandatkan Kembali Megawati Jadi Ketua Umum

17 Sikap PDI-P Hasil Rakernas, Mandatkan Kembali Megawati Jadi Ketua Umum

Nasional
Sindir Puan dan Risma, Megawati: Penggede Partai Lama-lama Tambah Cengeng

Sindir Puan dan Risma, Megawati: Penggede Partai Lama-lama Tambah Cengeng

Nasional
Anggota DPR Komisi III: Kapolri dan Jaksa Agung Perlu Duduk Bersama Telusuri Isu Penguntitan Jampidsus oleh Densus 88

Anggota DPR Komisi III: Kapolri dan Jaksa Agung Perlu Duduk Bersama Telusuri Isu Penguntitan Jampidsus oleh Densus 88

Nasional
Penutupan Rakernas PDI-P, Megawati Sebut Sudah Beri Tugas untuk Ahok

Penutupan Rakernas PDI-P, Megawati Sebut Sudah Beri Tugas untuk Ahok

Nasional
PDI-P Putuskan Hanya Jalin Kerja Sama Politik dengan Pihak yang Tingkatkan Kualitas Demokrasi

PDI-P Putuskan Hanya Jalin Kerja Sama Politik dengan Pihak yang Tingkatkan Kualitas Demokrasi

Nasional
Megawati Cerita Kerap Kunjungi Ahok di Tahanan

Megawati Cerita Kerap Kunjungi Ahok di Tahanan

Nasional
PDI-P Serahkan Mandat ke Megawati Tentukan Sikap Partai ke Pemerintah

PDI-P Serahkan Mandat ke Megawati Tentukan Sikap Partai ke Pemerintah

Nasional
Air Mata Puan dalam Pembacaan Sikap Politik PDI-P...

Air Mata Puan dalam Pembacaan Sikap Politik PDI-P...

Nasional
Sambil Menangis, Puan Minta Maaf Ada Kader PDI-P Tak Beretika dan Langgar Konstitusi

Sambil Menangis, Puan Minta Maaf Ada Kader PDI-P Tak Beretika dan Langgar Konstitusi

Nasional
Sikap Politik PDI-P: Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah, Minta Evaluasi Sistem Pemilu

Sikap Politik PDI-P: Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah, Minta Evaluasi Sistem Pemilu

Nasional
Soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Presiden Diminta Lakukan Evaluasi Kepolisian dan Kejaksaan

Soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Presiden Diminta Lakukan Evaluasi Kepolisian dan Kejaksaan

Nasional
KPK Sebut Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Punya Banyak Aset atas Nama Orang Lain

KPK Sebut Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Punya Banyak Aset atas Nama Orang Lain

Nasional
Komisi III Akan Tanyakan Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus ke Polri dan Kejagung

Komisi III Akan Tanyakan Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus ke Polri dan Kejagung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com