Ganjar-Mahfud Persilakan Isu Wadas Jadi Pembahasan Debat Keempat Pilpres 2024

JAKARTA, KOMPAS.com — Konflik Wadas diperkirakan menjadi topik pembahasan dalam debat keempat Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 yang menghadirkan para calon wakil presiden (cawapres), Minggu (21/1/2024).

Isu ini kerap dikaitkan dengan kinerja calon presiden (capres) nomor urut 3 di Pilpres 2024, Ganjar Pranowo, sebagai mantan Gubernur Jawa Tengah periode 2013-2023.

“Sebaiknya (isu Wadas) dibahas (di debat keempat Pilpres 2024). Ini akan jadi ajang klarifikasi,” kata Ganjar, Sabtu (20/1/2024).

Ganjar mengakui bahwa dia kerap menjadi kambing hitam dalam pusaran kasus Wadas. Padahal, kata dia, program pembangunan Bendungan Bener yang memerlukan pasokan material dari penambangan batu di Wadas bukan program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

“Proyek (Bendungan Bener) yang menjadi akar persoalan merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi),” tegas Ganjar.

Bendungan Bener adalah satu dari 48 proyek bendungan dalam daftar 201 PSN berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020.

Penambangan batu andesit di Wadas untuk keperluan pembangunan Bendungan Bener di Purworejo sempat mencuatkan konflik penolakan warga yang kemudian dihadapi oleh polisi dan tentara. Ganjar memastikan, persoalan ini sudah tuntas.

Selain konflik Wadas, Ganjar memperkirakan topik lain yang mungkin muncul dalam debat keempat Pilpres 2024 adalah proyek pembangunan pabrik semen di Rembang yang juga PSN.

Seperti halnya konflik Wadas, Ganjar menyebut bahwa persoalan di Rembang sudah tuntas pula dan mempersilakan juga bila hendak diangkat dalam debat.

Tema debat keempat Pilpres 2024 adalah pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa.

Ganjar mengaku bersyukur bahwa persoalan terkait dua PSN itu tuntas selama masa jabatannya sebagai gubernur yang adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.

Dia pun mengingatkan bahwa ada sejumlah kebijakan yang dibuat dalam dua periode kepemimpinannya di Jawa Tengah yang pro-lingkungan, sekalipun jarang sekali diekspos.

Sebagai contoh keputusan pro-lingkungan yang dia maksud itu, Ganjar menyebutkan proyek pembangunan pabrik semen di Kebumen dan tambang emas di Wonogiri yang bukan PSN.

“(Keduanya) ditolak karena tidak memenuhi persyaratan lingkungan,” ujar Ganjar.

Tak ada pelanggaran HAM

Sementara itu, cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, menegaskan pula bahwa tidak ada pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam penanganan konflik Wadas.

“Laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang resmi, tertulis, dan diumumkan ke publik dengan tegas menyebutkan (persoalan) Wadas itu tidak ada pelanggaran HAM,” kata Mahfud, Sabtu.

Menurut Mahfud, Komnas HAM telah menyatakan pula bahwa semua prosedur terkait proyek di Wadas telah dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

“Kalau tidak percaya, tanya saja ke Komnas HAM,” imbuh Mahfud.

Mahfud memberikan kilas balik bahwa kasus Wadas sempat viral justru karena berembus kabar dugaan ada pelanggaran HAM.

“Ada foto-foto dan video yang beredar bahwa warga dikejar-kejar pakai anjing, digebuk. Ini kemudian viral,” ujar Mahfud memberikan kilas balik persoalan.

Saat kasus tersebut mencuat, Mahfud sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) mengaku langsung mendorong penyelidikan lebih lanjut dilakukan, termasuk meminta Komnas HAM melakukan penyelidikan juga.

“Saya katakan, kalau ada pelanggaran HAM, saya akan turun tangan,” ujar dia.

Mahfud juga mempersilakan bila bahasan soal kasus Wadas muncul dalam debat keempat yang akan diikutinya.

“Silakan saja kalau mau dibahas dalam debat nanti. Memang kenapa kalau mau ditanya? Bagus juga,” kata Mahfud.

Ganti rugi sudah diterima

Penyelesaian kasus Wadas diikuti dengan telah diterimanya ganti rugi oleh warga yang sebelumnya disebut menolak proyek ini.

Uang ganti rugi ini diserahkan dan diterima oleh 56 warga pemilik 113 lahan terdampak proyek penambangan batu andesit tersebut di Sanggar Anak Merdeka di Dusun Randuparan, Wadas, pada Senin (30/10/2023).

Meskipun bukan proyek Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Ganjar mengatakan penyelesaian konflik pertambangan itu merupakan bagian dari tanggung jawabnya sebagai pemimpin daerah dalam mendukung PSN Pemerintahan Jokowi.

Kesepakatan tentang pembebasan lahan tambang batu andesit untuk material Bendungan Bener didapat dalam musyawarah warga bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN), sebagaimana dilansir laman Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Kamis (31/8/2023).

Penyerahan uang ganti rugi dilakukan secara tertutup. Hanya warga pemilik lahan, petugas BPN, dan pegawai bank yang hadir di lokasi.

Lahan terdampak penambangan batu andesit di Desa Wadas mencakup 617 bidang lahan. Namun, 56 pemilik 113 bidang lahan sempat menolak pembebasannya.

Bendungan Bener merupakan PSN dengan total biaya pembangunan senilai Rp 2,06 triliun dengan skema pendanaan memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kedepankan dialog

Ganjar menuturkan, penuntasan kasus Wadas mengedepankan dialog dengan warga.

"Dialog, menurut saya, menjadi sesuatu yang penting agar seluruh kekuatan yang ada di sana, agar seluruh kelompok yang ada di sana bisa duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan," tutur Ganjar.

Sasaran dialog tersebut adalah mencari cara agar penyelesaian kasus Wadas memastikan masyarakat terdampak mendapatkan haknya dan proyek Bendungan Bener dapat selesai digarap tanpa persoalan.

Selama proses tersebut, Ganjar yang saat itu masih menjadi gubernur tak segan menyambangi warga Desa Wada. Tak hanya menjelaskan rencana pembangunan Bendungan Bener, Ganjar mengaku hadir pula untuk memohon maaf secara langsung kepada warga sembari mengajak penyelesaian secara musyawarah mufakat.

"Tidak usah saling menyakiti hati perasaan warga, diajak rembugan semuanya. Nanti panjenengan yang sudah mendapat ganti rugi, uangnya jangan dipakai sembarangan, (lebih baik) untuk beli tanah atau rumah pengganti," kata Ganjar kepada warga Wadas.

Selain dialog dan memastikan ganti rugi diterima oleh warga terdampak, Ganjar sempat pula menyerahkan bantuan rumah sehat layak huni bagi mereka yang terdampak itu. Bantuan lain disertakan pula, seperti 18 titik Wi-Fi, jaringan listrik gratis, sarana dan prasarana olahraga, drainase, dan sembako.

Tak hanya di Purworejo, upaya mitigasi konflik juga dilakukan di Wonosobo, Jawa Tengah, yang menjadi wilayah hilir dari PSN Bendungan Bener. Salah satu upaya yang dilakukan Ganjar saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah adalah menginisiasi pendirian koperasi Tirto Mulyo Bogowonto.

Lewat pendirian koperasi tersebut, masyarakat bisa turut mengelola kawasan sabuk hijau bendungan untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Lahan ini sudah diambil alih dan menjadi milik negara tetapi warga dapat mengelolanya.