Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Beberkan Peta Jalan Majukan Perfilman Indonesia

Kompas.com - 20/01/2024, 13:52 WIB
Singgih Wiryono,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan membeberkan peta jalan atau roadmap memajukan perfilman Indonesia jika nanti menang dalam Pilpres 2024.

Dia mengatakan, ada lima babak yang akan dilakukan untuk memajukan perfilman Indonesia yang kini belum berkembang pesat.

"Satu ada perkembangan talenta, kedua dukung penuh produksi film, yang ketiga perlindungan bagi pelaku perfilman, yang keempat adalah memperbanyak adalah memperbanyak eksebisi film, yang kelima adalah memperkuat data, hukum dan regulasi," kata Anies saat dialog di Gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (20/1/2024).

Baca juga: Bawaslu Kota Bekasi Bakal Minta Klarifikasi Manajemen dan Perusahaan Pengiklan Videotron Anies

"Jadi lima ini yang kami bayangkan hendak kami kerjakan di Indonesia," sambung dia.

Langkah pertama terkait pengembangan talenta, Anies menginginkan adanya alokasi anggaran yang cukup dan program fellowship untuk peningkatan keterampilan para pelaku perfilman.

Ada juga program pengembangan script lab untuk penulis naskah film.

Kedua, memberikan dukungan penuh pada produksi film dengan cara memberikan insentif pajak.

Baca juga: Penelusuran Bawaslu, Iklan Videotron Anies Diturunkan karena Ada Pelanggaran Kontrak

"Lalu (memberikan) peran sentral BPI (Badan Perfilman Indonesia) sebagai mitra penting Ditjen Kebudayaan Kemendikbud, kemudian film inklusif yang ramah disabilitas," imbuh Anies.

Kemudian terkait perlindungan bagi pelaku film. Anies mengatakan, adalah untuk menjaga pelaku perfilman dari risiko keselamatan dan kesehatan kerja serta kekerasan seksual.

"Lalu di sini ada ruang apresiasi dan penghargaan yang adil bagi pelaku perfilman, lalu mendukung dibentuknya serikat pekerja perfilman untuk memastikan mereka memiliki ruang ekspresi," ucap Anies.

Baca juga: Pajak Hiburan Naik, Timnas Anies-Muhaimin: Sektor Hiburan Mau Dihidupkan Atau Diciutkan?

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, dukungan berikutnya yang harus dilakukan adalah meningkatkan jumlah bioskop di Indonesia dan mengembangkan pusat sinema yang tersebar di beberapa daerah.

Dukungan lainnya, negara akan memfasilitasi festival film khususnya berstandar internasional bagi para pelaku film.

"Lalu yang kelima perkuatan data, hukum dan regulasi di antaranya perbaikan dan integrasi lintas instansi," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

Nasional
Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Nasional
Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Nasional
Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Nasional
Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

Nasional
Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nasional
LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Nasional
Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Nasional
KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

Nasional
Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena 'Mark Up' Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena "Mark Up" Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com