Saut Situmorang Sebut Gagasan Prabowo Naikkan Gaji Pejabat Tak Selesaikan Persoalan Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pakar Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies-Muhaimin, Saut Situmorang menganggap bahwa gagasan calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk menaikkan gaji pejabat tidak akan menyelesaikan persoalan korupsi di Tanah Air.

Menurut Saut, keinginan itu hanya mampu mengatasi alasan korupsi karena pendapatan rendah. Padahal, alasan seseorang melakukan korupsi ada bermacam-macam.

“Itu kan dikasih uang karena uangnya kurang kan begitu. Tapi (corruption) by greedy-nya kamu selesaikan enggak? By opportunity-nya kamu selesaikan? By lingkungan kamu selesaikan?” ujar Saut di Markas Pemenangan Amin, Jalan Diponegoro 10, Menteng, Jakarta, Jumat (19/1/2024).

“Dia hanya menyelesaikan satu cara saja bahwa kalau kamu kurang uangnya, gaji kamu saya naikin,” katanya lagi.

Baca juga: Bicara Pencegahan Korupsi, Prabowo: Kita Tingkatkan Gaji Semua Penyelenggara Negara

Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu mengungkapkan, penambahan jumlah gaji atau pendapatan tak pernah benar-benar ampuh memberantas korupsi.

Dia mengklaim bahwa upaya itu pernah dilakukan salah satu instansi negara, tetapi gagal.

“Saya enggak perlu sebut instansinya, dulu mereka enggak dapat apa-apa, terus dihemat setiap bulan, dia dapat kayak seperti sembako (ternyata) sama saja itu instansi enggak ada perubahan,” ujar Saut.

Saut lantas menekankan bahwa persoalan korupsi mesti diselesaikan secara terstruktur dengan berbagai cara. Salah satunya adalah mengurangi konflik kepentingan.

Menurut Saut, saat ini capres yang tak memiliki konflik kepentingan hanya Anies Baswedan.

“Conflict of interest kan sudah terbukti, bagaimana kasus kemarin pangan, food estate, pesawat dan seterusnya. Anda enggak bisa membayangkan conflict of interest itu bagaimana,” katanya.

Baca juga: Ingin Naikkan Gaji Pejabat buat Cegah Korupsi, Prabowo: Negara Kita Kaya

Sebelumnya, Prabowo mengatakan, bakal meningkatkan gaji semua penyelenggara negara untuk mengatasi korupsi di Tanah air.

Hal itu disampaikan saat Menteri Pertahanan (Menhan) itu menyampaikan komitmen dan penguatan pemberantasan korupsi dalam acara Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) di Gedung Juang KPK, Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu, 17 Januari 2024.

Prabowo mencontohkan dengan pendapatan dan fasilitas yang dimiliki oleh hakim di negara-negara maju.

“Kemudian, Ketua Mahkamah Agung adalah pejabat negara yang gajinya tertinggi, kediaman resminya lebih besar atau lebih besar dari perdana menteri. Itu di Inggris,” kata Prabowo.

Baca juga: Anies dan Prabowo Akan Kampanye Akbar di Jatim dan Jakarta pada 2 Hari Terakhir Masa Kampanye