Luhut Ingin Naikkan Pajak Motor dan Mobil, Ganjar: Mesti Bijak dan Dihitung Betul

MAGETAN, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menilai pemerintah seharusnya menghitung dengan matang sebelum menerapkan kenaikan pajak untuk kendaraan berbahan bakar minyak, seperti motor dan mobil konvensional.

Hal ini disampaikan usai ditanya soal pemerintah yang dikemukakan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan ingin menaikkan pajak kendaraan berbahan bakar minyak atau internal combustion engine (ICE).

Menurut Luhut, langkah ini diambil sebagai upaya mendorong penggunaan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dan transportasi umum, seraya menekan emisi gas buang.

Baca juga: Luhut Sebut Perlunya BBM Rendah Sulfur untuk Perbaiki Kualitas Udara Jabodetabek

"Rasa-rasanya hari ini semua lagi berbincang bagaimana transisi energi dilakukan. Kita mesti bijak betul, kita hitung betul begitu ya," kata Ganjar saat ditemui di Magetan, Jawa Timur, Kamis (18/1/2024) malam.

Ganjar mengatakan, ada dua pilihan untuk pemerintah sebagai solusi mendorong penggunaan kendaraan listrik.

Pertama, perlu dihitung dengan matang apakah perlu menaikkan pajak kendaraan berbahan bakar minyak sebagai solusi.

Sebaliknya, menurut Ganjar, bisa juga dengan mulai melakukan investasi terhadap energi baru terbarukan.

"Saya kira banyak hal yang bisa kita perhitungkan pada soal itu, di luar disinsentif dengan menaikkan sekadar menaikkan pajak," imbuh dia.

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini lantas meminta pemerintah fokus memperbaiki transportasi publik.

Baca juga: Luhut: Indonesia Jadi Basis Mobil Listrik Terbesar di ASEAN

Menurut dia, hal ini penting agar membuat masyarakat tidak menggunakan kendaraan pribadi dan memilih memakai transportasi publik yang sudah layak.

"Mari transportasi publiknya kita mulai lebih baik lagi. Semua orang tidak menggunakan kendaraan pribadi," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah berencana menaikkan pajak kendaraan berbahan bakar minyak.

"Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan untuk menaikkan pajak atas sepeda motor konvensional sehingga nanti bisa digunakan untuk subsidi ke ongkos-ongkos lain seperti LRT atau kereta cepat," ucap Luhut dalam seremoni brand launching BYD, Jakarta, Kamis.

"Dengan demikian, kita coba melihat ekuilibrium dari kebijakan tadi untuk konteks mengurangi polusi udara," lanjutnya.

Baca juga: Luhut Mau Naikkan Pajak Mobil dan Motor Konvensional

Dalam kesempatan terpisah, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Rachmat Kaimuddin menjelaskan, rencana itu karena emisi kendaraan jadi salah satu kontributor terbesar di Indonesia.

Sementara pemakaian energi fosil di dalam negeri, sepanjang 2022 dilaporkan sebanyak 84 persen. Adapun batu bara sebanyak 41 persen serta BBM dan elpiji 30 persen.

"BBM dan elpiji ini sangat menarik karena kita impor. BBM itu diimpor 50 persen lebih, namun kita subsidi sehingga kalau tidak salah pengeluaran untuk itu hampir Rp 300 triliun," ucap Kaimuddin.