Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden-Wapres Terpilih di Pilpres 2024 Punya PR Benahi Etika Politik

Kompas.com - 16/01/2024, 13:38 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu pekerjaan yang mesti dilakukan oleh presiden dan wakil presiden terpilih mendatang adalah memulihkan tata pemerintahan dan politik yang lebih menerapkan standar etika lebih tinggi.

Menurut peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP BRIN) Prof. Firman Noor, kerusakan dalam bidang politik di Indonesia pada tahun-tahun belakangan sangat nyata.

"Demikian berantakan atau damage persoalan etika politik itu pada hari-hari atau tahun-tahun belakangan. Di mana orang seolah-olah boleh berkuasa by all means. Dengan segala cara," kata Firman saat dihubungi pada Selasa (16/1/2024).

Baca juga: Etika Politik dan Pisah Jalan Jokowi dengan PDIP

Firman menilai, etika dalam dunia politik saat ini di Indonesia tak lagi dijunjung. Padahal, kata dia, para tokoh pendiri Republik Indonesia meskipun mempunyai pandangan politik yang berbeda tapi tetap saling menjaga etika.

"Saat ini nampaknya ini cukup loose. Elite kita, penguasa kita cukup permisif dalam persoalan ini. Sejauh itu menguntungkan secara politik, why not?" ujar Firman.


Menurut Firman, jika praktik politik seperti itu dilanjutkan maka bakal menjadi warisan yang buruk bagi generasi mendatang. Jika hal itu yang terjadi, maka Firman menilai justru berbahaya karena malah bisa merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat.

"Mudah-mudahan generasi muda dalam waktu dekat ini akan juga dihadirkan bagaimana cara berpolitik yang beretika, sehingga mereka punya standar etika yang jauh lebih baik sehingga bisa paham bahwa untuk memenangkan kontestasi politik jangan juga harus melupakan etika politik," papar Firman.

Baca juga: Anies Singgung Etika di Debat Pilpres, Jokowi Tanggapi dengan Tawa

Firman berharap generasi muda bisa mencontoh cara berpolitik yang menjunjung etika sebagai bagian dari budaya luhur bangsa ini, dan harus dipertahankan untuk masa kini dan masa-masa yang akan datang.

"Jadi saya memang berharap ke depan akan ada banyak lagi politisi yang sadar tentang etika politik ini, tidak main-main dengan itu agar nanti tidak terjadi politik Macchiavellian yang menghalalkan segala cara," kata Firman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Nasional
Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Nasional
Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Nasional
[POPULER NASIONAL] 'Curhat' Agus Rahardjo saat Pimpin KPK | Banjir Bandang di Sumbar Tewaskan Lebih dari 40 Orang

[POPULER NASIONAL] "Curhat" Agus Rahardjo saat Pimpin KPK | Banjir Bandang di Sumbar Tewaskan Lebih dari 40 Orang

Nasional
Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Nasional
KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

Nasional
Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Nasional
Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Nasional
BNPB: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

BNPB: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

Nasional
Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Nasional
Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Nasional
Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com