Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PDI-P Minta Kapolri Tak Buat Pernyataan Seolah Dukung Paslon Tertentu

Kompas.com - 12/01/2024, 22:51 WIB
Fika Nurul Ulya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak membuat pernyataan yang bisa dipersepsikan mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu dalam Pilpres 2024.

Hal ini menanggapi pernyataan Kapolri sebelumnya, yang menyatakan bahwa Indonesia mencari seorang pemimpin yang melanjutkan estafet kepemimpinan.

Baca juga: Ganjar Sependapat dengan Kapolri agar Presiden Berikutnya Lanjutkan Estafet Kepemimpinan

"Dari suara-suara ditujukan rakyat kepada Kapolri itu menunjukkan bahwa harapan terhadap Polri agar netral, agar tidak membuat pernyataan yang bisa dipersepsikan mendukung pasangan tertentu," kata Hasto saat menghadiri deklarasi ulama dan kiai kampung mendukung Ganjar-Mahfud di Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (12/1/2024).

Hasto tak memungkiri, narasi keberlanjutan dan kesinambungan ada dari pemimpin satu ke pemimpin lainnya. Sebab, segala kebijakan tidak dibuat dari awal.

Dengan kata lain, ada kiprah dan hasil kerja dari pemimpin sebelumnya, layaknya presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri melanjutkan kepemimpinan presiden pertama RI, Soekarno.

"Apapun Ibu Mega melanjutkan kepemimpinan sebelumnya dari Bung Karno, dari Pak Harto, dan kemudian meluruskan hal-hal yang tidak baik, dari kepemimpinan otoriter Pak Harto, kemudian juga dari Gusdur," ucap Hasto.

Baca juga: Tak Persoalkan Pernyataan Kapolri, Nasdem: Siapapun yang Terpilih kan Estafet Kepemimpinan

Oleh karena itu, Hasto meyakini calon presiden yang diusung PDI-P, Ganjar Pranowo, akan meneruskan hal baik dan memperbaiki yang belum sempurna.

"Maka Pak Ganjar pun nanti juga akan melanjutkan hal-hal yang baik dari para presiden-presiden sebelumnya. Terutama memperkuat keberpihakan terhadap wong cilik," jelas Hasto.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyoroti soal adanya perbedaan pendapat di tengah-tengah pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Kapolri juga menyinggung soal seorang pemimpin yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan.

Baca juga: Kapolri: Yang Kita Cari Pemimpin yang Bisa Melanjutkan Estafet Kepemimpinan

Hal ini disampaikan Kapolri dalam acara Perayaan Natal Mabes Polri 2023 seperti dilihat dalam YouTube Divisi Humas Polri, Kamis (11/1/2024).

"Yang kita cari adalah pemimpin yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan. Bukan karena perbedaan, akhirnya bukan pemimpin yang kita cari, tapi yang kita pelihara perbedaan terus dan kemudian itu kita bawa dalam konflik," kata Kapolri dalam paparannya.

Selain itu, Kapolri juga meminta semua pihak, termasuk tokoh lintas agama untuk ikut mendinginkan suasana atau menjadi cooling system selama Pemilu 2024

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Interupsi PKS di Rapat Paripurna: Makan Siang-Susu Gratis Harus Untungkan Petani, Bukan Penguasa

Interupsi PKS di Rapat Paripurna: Makan Siang-Susu Gratis Harus Untungkan Petani, Bukan Penguasa

Nasional
Jokowi Puji RS Konawe yang Dibangun Pakai Uang Pinjaman

Jokowi Puji RS Konawe yang Dibangun Pakai Uang Pinjaman

Nasional
Sikap Politik PKS di Dalam atau Luar Pemerintah Ditentukan Majelis Syuro Bulan Depan

Sikap Politik PKS di Dalam atau Luar Pemerintah Ditentukan Majelis Syuro Bulan Depan

Nasional
Penembak Danramil Aradide Diketahui Sudah Bergabung ke OPM Kelompok Osea Satu Boma Setahun

Penembak Danramil Aradide Diketahui Sudah Bergabung ke OPM Kelompok Osea Satu Boma Setahun

Nasional
Disebut Bakal Jadi Dewan Pertimbangan Agung, Jokowi: Saya Masih Jadi Presiden Sampai 6 Bulan Lagi Lho

Disebut Bakal Jadi Dewan Pertimbangan Agung, Jokowi: Saya Masih Jadi Presiden Sampai 6 Bulan Lagi Lho

Nasional
Menkes Sebut Tak Ada Penghapusan Kelas BPJS, Hanya Standarnya Disederhanakan

Menkes Sebut Tak Ada Penghapusan Kelas BPJS, Hanya Standarnya Disederhanakan

Nasional
Baleg Rapat Pleno Revisi UU Kementerian Negara Siang Ini, Mardani: Kaget, Dapat Undangan Kemarin

Baleg Rapat Pleno Revisi UU Kementerian Negara Siang Ini, Mardani: Kaget, Dapat Undangan Kemarin

Nasional
Jokowi Bakal Gelar Rapat Evaluasi Bea Cukai

Jokowi Bakal Gelar Rapat Evaluasi Bea Cukai

Nasional
Kerajaan Arab Saudi Sampaikan Belasungkawa untuk Korban Banjir Bandang di Sumbar

Kerajaan Arab Saudi Sampaikan Belasungkawa untuk Korban Banjir Bandang di Sumbar

Nasional
Mendefinisikan Ulang Mudik untuk Manajemen di 2025

Mendefinisikan Ulang Mudik untuk Manajemen di 2025

Nasional
Saat Anwar Usman Kembali Dilaporkan ke MKMK, Persoalan Etik yang Berulang...

Saat Anwar Usman Kembali Dilaporkan ke MKMK, Persoalan Etik yang Berulang...

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro di Sultra, Telan Biaya Rp 1,57 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro di Sultra, Telan Biaya Rp 1,57 Triliun

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Indonesia Boleh Berziarah ke Makam Rasulullah

Kemenag: Jemaah Haji Indonesia Boleh Berziarah ke Makam Rasulullah

Nasional
Ingatkan soal Krisis Air, Jokowi: Jangan Biarkan Air Terus Mengalir ke Laut dan Tidak Dimanfaatkan

Ingatkan soal Krisis Air, Jokowi: Jangan Biarkan Air Terus Mengalir ke Laut dan Tidak Dimanfaatkan

Nasional
Korban Banjir Bandang Sumbar: 50 Orang Meninggal, 27 Hilang, 37 Luka-luka

Korban Banjir Bandang Sumbar: 50 Orang Meninggal, 27 Hilang, 37 Luka-luka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com