Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi Informasi Pusat Ungkap Data Pertahanan yang Berbahaya Diungkap ke Publik, Ini Daftarnya

Kompas.com - 10/01/2024, 21:37 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Informasi Pusat (KIP) RI mengungkap data-data pertahanan yang berbahaya apabila diungkap ke publik.

Hal ini disampaikan wakil ketua KIP, Arya Sandhiyudha menanggapi perdebatan soal kerahasiaan data pertahanan usai debat ketiga pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Arya mengatakan, Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan adanya beberapa hal yang terkategori kepentingan negara, masuk sebagai informasi yang dikecualikan.

“Berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara, ada di Bab V Pasal 17 huruf C tentang informasi yang dikecualikan,” kata Arya dalam siaran pers, dikutip pada Rabu (10/1/2024).

Pasal 17 huruf C tersebut berbunyi, “informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara”.

Baca juga: Data Belanja Alutsista Disebut Bukan Rahasia karena Pembeliannya Juga Bersumber dari Pajak

Berikut daftar data pertahanan yang berbahaya jika diungkap ke publik:

  1. Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik, dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
  2. Dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik, dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
  3. Jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
  4. Gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
  5. Data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerja sama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia
  6. Sistem persandian negara; dan/atau
  7. Sistem intelijen negara.

Usai debat ketiga Pilpres 2024 pada Minggu, 7 Januari 2024, calon presiden (capres) nomor urut 2 sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyentil pernyataan paslon lain yang menyebutkan bahwa pertahanan tidak bersifat rahasia.

“Pertahanan adalah sakral, dan tadi kalau tidak salah, ada paslon yang mengatakan untuk pertahanan tidak ada rahasia,” kata Prabowo selepas debat di Istora Senayan, Jakarta Pusat.

“Saya kira ini sangat lucu, ini sangat tidak pantas bagi seorang pemimpin. Justru masalah pertahanan, keamanan, itu sarat dengan hal-hal rahasia,” ujarnya lagi.

Baca juga: Mahfud: Tidak Ada Data Rahasia Negara yang Diminta Dibocorkan Saat Debat Capres

Sementara itu, pengamat militer dan pertahanan Anton Aliabbas mengatakan, ada data pertahanan yang tak harus dirahasiakan.

Data pertahanan yang semestinya tidak dirahasiakan misalnya terkait rencana dan realisasi anggaran pertahanan hingga pengelolaan personel.

“Kebijakan pertahanan, pengelolaan personel, pengelolaan pengadaan dan offset, kemitraan publik-swasta di sektor pertahanan hingga keterlibatan personel dan aset di aktivitas ekonomi,” kata Anton kepada Kompas.com, Senin (8/1/2024) petang.

Menurut Anton, sektor pertahanan, apalagi di Indonesia, memiliki tingkat risiko korupsi yang tinggi.

Baca juga: Prabowo Dapat Sentimen Negatif Tertinggi Saat Debat karena Mudah Terpancing dan Tak Buka Data

“Alasan kerahasiaan, urgensi, dan atas nama kepentingan nasional telah menjadikan sektor ini rawan korupsi. Tiga rasionalitas ini sedikit banyak telah mengurangi keleluasaan ruang publik untuk mendapatkan informasi cukup terkait pertahanan,” ujar Anton.

Padahal, menurut Anton, jika melihat besaran anggaran pertahanan, akses publik terhadap informasi terkait pengadaan dan belanja pertahanan yang transparan dan akuntabel menjadi sesuatu yang esensial.

Anton juga mengungkapkan data yang bersifat rahasia dari pertahanan terkait taktik atau strategi militer.

“Hal yang dirahasiakan dapat mencakup misalnya hal yang berkaitan strategi dan taktik militer, dari personel hingga alutsista,” kata Anton.

Baca juga: Sentimen Positif Tinggi Saat Debat, Anies Dinilai Banyak Ungkap Data, Ganjar Performanya Baik

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian Hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian Hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com