JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Informasi Pusat (KIP) RI mengungkap data-data pertahanan yang berbahaya apabila diungkap ke publik.
Hal ini disampaikan wakil ketua KIP, Arya Sandhiyudha menanggapi perdebatan soal kerahasiaan data pertahanan usai debat ketiga pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Arya mengatakan, Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan adanya beberapa hal yang terkategori kepentingan negara, masuk sebagai informasi yang dikecualikan.
“Berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara, ada di Bab V Pasal 17 huruf C tentang informasi yang dikecualikan,” kata Arya dalam siaran pers, dikutip pada Rabu (10/1/2024).
Pasal 17 huruf C tersebut berbunyi, “informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara”.
Baca juga: Data Belanja Alutsista Disebut Bukan Rahasia karena Pembeliannya Juga Bersumber dari Pajak
Usai debat ketiga Pilpres 2024 pada Minggu, 7 Januari 2024, calon presiden (capres) nomor urut 2 sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyentil pernyataan paslon lain yang menyebutkan bahwa pertahanan tidak bersifat rahasia.
“Pertahanan adalah sakral, dan tadi kalau tidak salah, ada paslon yang mengatakan untuk pertahanan tidak ada rahasia,” kata Prabowo selepas debat di Istora Senayan, Jakarta Pusat.
“Saya kira ini sangat lucu, ini sangat tidak pantas bagi seorang pemimpin. Justru masalah pertahanan, keamanan, itu sarat dengan hal-hal rahasia,” ujarnya lagi.
Baca juga: Mahfud: Tidak Ada Data Rahasia Negara yang Diminta Dibocorkan Saat Debat Capres
Sementara itu, pengamat militer dan pertahanan Anton Aliabbas mengatakan, ada data pertahanan yang tak harus dirahasiakan.
Data pertahanan yang semestinya tidak dirahasiakan misalnya terkait rencana dan realisasi anggaran pertahanan hingga pengelolaan personel.
“Kebijakan pertahanan, pengelolaan personel, pengelolaan pengadaan dan offset, kemitraan publik-swasta di sektor pertahanan hingga keterlibatan personel dan aset di aktivitas ekonomi,” kata Anton kepada Kompas.com, Senin (8/1/2024) petang.
Menurut Anton, sektor pertahanan, apalagi di Indonesia, memiliki tingkat risiko korupsi yang tinggi.
Baca juga: Prabowo Dapat Sentimen Negatif Tertinggi Saat Debat karena Mudah Terpancing dan Tak Buka Data
“Alasan kerahasiaan, urgensi, dan atas nama kepentingan nasional telah menjadikan sektor ini rawan korupsi. Tiga rasionalitas ini sedikit banyak telah mengurangi keleluasaan ruang publik untuk mendapatkan informasi cukup terkait pertahanan,” ujar Anton.
Padahal, menurut Anton, jika melihat besaran anggaran pertahanan, akses publik terhadap informasi terkait pengadaan dan belanja pertahanan yang transparan dan akuntabel menjadi sesuatu yang esensial.
Anton juga mengungkapkan data yang bersifat rahasia dari pertahanan terkait taktik atau strategi militer.
“Hal yang dirahasiakan dapat mencakup misalnya hal yang berkaitan strategi dan taktik militer, dari personel hingga alutsista,” kata Anton.
Baca juga: Sentimen Positif Tinggi Saat Debat, Anies Dinilai Banyak Ungkap Data, Ganjar Performanya Baik
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.