Jokowi Minta Menpan-RB Koordinasikan Transformasi Layanan Digital Pemerintah

KOMPAS.com – Pemerintah mempercepat upaya transformasi layanan digital dengan menerapkan sejumlah langkah strategis. 

Hal tersebut disampakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada jajaran kabinet saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Presiden, Selasa (9/1/2024).

Jokowi meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengoordinasikan percepatan transformasi digital pemerintahan untuk mewujudkan “jalan tol” pelayanan publik.

“Ibarat kata, bila sebelumnya presiden meresmikan banyak jalan tol secara fisik, kali ini pemerintah akan membangun tol pelayanan publik melalui keterpaduan layanan digital,” ujar Anas dalam siaran persnya, Selasa.

Anas mengatakan, Jokowi mengarahkan bahwa dunia tengah memasuki era baru yang serba digital, sehingga jajaran birokrasi juga harus mengubah cara bekerja.

Baca juga: Menpan-RB Bertemu Dirut Peruri, Bahas soal Akselerasi GovTech Indonesia

“Maka transformasi dan keterpaduan layanan digital pemerintah adalah pekerjaan kolaboratif semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda),” katanya. 

Sebab, kata dia, Jokowi ingin Indonesia menjadi negara terdepan dalam transformasi digital.

Hal itu salah satunya ditunjukkan melalui layanan digital pemerintah yang terpadu dan tidak terpisah-pisah.

Lima langkah transformasi 

Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu menjelaskan, Jokowi memiliki sejumlah langkah penting yang menjadi panduan transformasi digital layanan pemerintah. 

Pertama, Indonesia harus segera berproses memiliki layanan digital terpadu atau tidak terpisah-pisah. 

Baca juga: Usai Diumumkan Presiden, Menteri PAN-RB dan BKN Detailkan Teknis Rekrutmen 2,3 Juta CASN

Dalam hal ini, layanan terpadu tersebut harus berbasis kebutuhan pengguna (user centric), bukan dengan pendekatan per instansi pemerintah. 

“Selama ini, ketika masyarakat ingin akses layanan pertanahan misalnya, harus download dan isi data di aplikasi pertanahan,” ungkap Anas. 

Saat masyarakat ingin mengakses layanan kesehatan, mereka akan mengunduh lagi aplikasi kesehatan dan mengisi data dari awal. 

“Kalau butuh akses puluhan layanan,  harus download juga puluhan aplikasi dan isi data dari awal puluhan kali. Masyarakat kesulitan, padahal presiden inginnya ini serba mudah,” jelasnya.

Anas mengatakan, keterpaduan layanan yang berbasis kebutuhan pengguna alias masyarakat menjadi perhatian utama yang harus dituntaskan dengan konsolidasi layanan digital ke dalam satu sistem atau portal nasional. 

Baca juga: Pakai Sistem Face Recognition, Menpan-RB Pastikan Seleksi CASN 2024 Bebas Joki