Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Nilai Debat Capres Kedua Tak Mengedukasi, Sekjen PDI-P Sependapat

Kompas.com - 08/01/2024, 18:49 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengaku sependapat dengan penilaian Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa debat calon presiden (capres) kedua, Minggu (7/1/2024) malam kurang mengedukasi masyarakat karena yang terlihat justru saling menyerang antar-capres.

Untuk itu, Hasto berharap saran Jokowi itu ditangkap oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilu untuk debat-debat selanjutnya.

"Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi oleh KPU selaku penyelenggara pemilu harus ditangkap dengan sebaik-baiknya, agar ke depan fungsi edukasi ini dengan penajaman ide-ide gagasan juga dapat ditingkatkan dengan sebaik-baiknya," kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (8/1/2024).

Baca juga: Hasto Sebut 51 Orang Diundang di Peringatan HUT Ke-51 PDI-P pada 10 Januari 2024

Hasto menyatakan bahwa partainya berharap fungsi edukasi masyarakat benar-benar terlihat dalam debat selanjutnya, 21 Januari.

Adapun debat selanjutnya bakal diikuti oleh calon wakil presiden (cawapres).

"Sehingga enggak ada lagi itu pertanyaan-pertanyaan singkatan-singkatan, karena rakyat yang menjadi orientasi dari debat itu," kata dia.

Hasto juga mengaku sepaham dengan pandangan Jokowi bahwa debat harus ditingkatkan kualitasnya.

Debat, menurut dia, harus mengedukasi masyarakat. 

"Bagaimana cara agar debat bisa kualitas dan ada edukasi, maka kita harus membuka satu sisi untuk memberikan suatu ruang di dalam pengertian gagasan yang sebenar-benarnya," ucap Hasto.

Baca juga: Prabowo Pilih Joget saat Ditanya soal Debat Capres Tak Edukatif dan Lahan 340.000 Hektare

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi meminta agar debat pemilihan presiden (pilpres) tidak dilakukan dengan cara saling menjatuhkan.

Menurut Jokowi, jika debat diwarnai saling menjatuhkan dengan motif personal maka tidak akan memberikan edukasi pada masyarakat yang menyaksikan.

"(Debat) Pilpres bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal. Saya kira enggak perlu. Enggak, enggak baik, tidak mengedukasi," ujar Jokowi dalam keterangan pers di Serang, Banten, Senin (8/1/2024).


Meski demikian, Kepala Negara menegaskan bahwa tidak masalah adanya saling serang dalam debat pilpres asalkan soal kebijakan, visi dan misi masing-masing calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Oleh karena itu, Jokowi menyarankan agar debat pilpres diformat secara lebih baik lagi ke depannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com