Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar Beberkan Syarat Petani dan Nelayan Bisa Ikut Program Pemutihan Utang KUR

Kompas.com - 04/01/2024, 12:17 WIB
Vitorio Mantalean,
Krisiandi

Tim Redaksi

BLORA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyebutkan bahwa program pemutihan utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) akan berlaku untuk kendala-kendala keuangan petani dan juga nelayan akibat faktor eksternal.

Menurut Ganjar, jika terpilih sebagai presiden, timnya akan melakukan asesmen terhadap petani dan nelayan yang terlilit utang KUR.

"Nanti tim saya akan menilai. Begitu kondisi itu disebabkan situasi yang hari ini ada, apakah karena Covid-19, apakah karena cuaca, apakah karena bencana, saya hapuskan (utangnya)," kata Ganjar ketika berkampanye di hadapan para petani di Dusun Bladeg, Desa Kutukan, Blora, Jawa Tengah, Kamis (4/1/2024).

Baca juga: Ponpes Buntet Ubah Dukungan dari Ganjar ke Prabowo, Apa Alasannya?

"Tapi tadi ada yang utang KUR tidak untuk (kebutuhan) petani, yo ora iso. Leres tho," tambahnya.

Ia berujar, faktor-faktor eksternal itu juga meliputi gangguan seperti hama yang mengganggu produktivitas.

Ganjar berharap, program pemutihan utang KUR yang ditaksir memakan Rp 600 miliar tersebut mampu membuat petani kembali bangkit dan berproduksi lebih baik.

Baca juga: Jelang Debat Kedua Capres, Ganjar Akui Dapat Masukan dari TPN

Dalam acara tersebut, Ganjar banyak menyerap keluhan para petani mengenai harga yang melambung naik dan sulitnya akses pupuk karena pengurangan subsidi dari pemerintah.

Ia menyimpulkan, harga beras yang melambung belakangan ini tak bisa dilepaskan dari suplai yang juga berkurang akibat keterbatasan pupuk.

Ganjar kemudian menanyai siapa saja petani yang berutang dan kini terbelit kredit macet.

Seorang petani, Wagiman, mengeluhkan faktor kemarau panjang yang membuat bibit yang ditebar tak bisa tumbuh.

Baca juga: Hadiri Perayaan Natal TPN, Ganjar Tegaskan Semua Rakyat Indonesia Saudara

Ia pun mengajukan cicilan hingga Rp 11 juta dengan angsuran Rp 400.000 guna mencukupi kebutuhan keluarga dan pendidikan anaknya.

Enam bulan terakhir ini ia kesulitan membayar angsuran karena produktivitas yang terbatas itu. Pihak bank pun mengancam akan menyegel rumahnya.

Sementara itu, Khumaidi, salah seorang petani lain, menyebutkan bahwa dirinya mengambil pinjaman tapi untuk memodali usaha dagangnya di sekolah-sekolah, bukan untuk kegiatan tani.

Baca juga: Ganjar Lanjutkan Kampanye di Jateng, Mahfud Sowan ke Kardinal Suharyo

Libur sekolah membuat penghasilannya dari lini dagang seret, sedangkan hasil pertanian juga belum membuahkan hasil.

Ganjar mengatakan, jika utang KUR diambil bukan untuk usaha tani, maka kelak utang ini tidak dapat dihapuskan.

"Tapi kalau untu usaha pertanian, seperti kawan-kawan nelayan kemarin KUR-nya macet karena situasi tekanan dari luar, bukan karena kondisi pribadi masing-masing, secara teknis kita siapkan, kita hapuskan," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Nasional
PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com