Cak Imin: Kita Enggak Perang, Kenapa Kebanyakan Utang Beli Alat Perang?

BANDUNG, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar mempertanyakan kebijakan pemerintah yang melakukan pengadaan alutsista ketika sedang tidak dibutuhkan.

Hal ini disampaikan pria yang karib disapa Cak Imin itu saat bertemu dengan para petani dalam acara "Nitip Gus" di area sawah kawasan Sijalak Harupat Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (3/1/2024).

Cak Imin heran dengan pertimbangan negara yang rela utang triliunan rupiah untuk membeli alutsista di tengah kondisi negara sedang tidak berperang.

Baca juga: Cak Imin: Kita Mampu Produksi tapi Hobi Impor, Bahkan Ketika Panen

Padahal, menurut dia, banyak kebutuhan masyarakat yang seharusnya dipenuhi oleh pemerintah, misalnya memberikan alat pertanian untuk para petani agar bisa memproduksi bahan pangan.

“Kita enggak perang kenapa kebanyakan utang beli alat perang? Lebih baik utang untuk beli alat pertanian,” kata Cak Imin di hadapan para petani.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pun menyinggung ratusan triliun anggaran negara untuk membayar utang.

Sebagian utang pemerintah untuk membeli alutsista.

“Kita punya uang setahun itu Rp 3.000 triliun, cash, fresh, tapi 30 persen langsung dipotong untuk utang. Itu berarti Rp 490-an triliun untuk utang. Itu berarti tinggal Rp 2.500-an triliun sisanya,” kata Cak Imin.

“Buat apa kita utang ratusan triliun tapi tidak untuk sesuatu yang nyatanya tidak dibutuhkan? Nyatanya kita butuh pangan,” ujar dia.

Baca juga: Debat Capres, Ganjar Siap Beberkan Modernisasi Alutsista Sesuai APBN Tanpa Beli Bekas

Sebelumnya, pemerintah menyatakan menaikkan anggaran sektor pertahanan sekitar 5 miliar dollar Amerika Serikat atau sekitar Rp 77,3 triliun. Dana kenaikan itu bersumber dari pinjaman luar negeri.

Semula, anggaran pertahanan untuk periode 2020-2024 sebesar 20,75 miliar dollar Amerika Serikat.

Dengan perubahan ini, sektor pertahanan kini mendapat alokasi anggaran mencapai 25 miliar dollar Amerika Serikat atau sekitar Rp 386 triliun dengan kurs Rp 15.589.

Adapun kesepakatan penambahan anggaran pertahanan diambil saat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/11/2023).