Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Jangan sampai Pupuk Subsidi Dijual ke Bukan Petani

Kompas.com - 03/01/2024, 10:40 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, pupuk bersubsidi tidak boleh dijual ke pihak yang bukan petani.

Hal itu disampaikannya menanggapi laporan petani yang mengeluhkan pupuk subsidi dijual dengan harga dua kali lipat dari normalnya.

"Ya itu yang harus dikontrol terus (oleh) distributor, (oleh) pengecer harus dikontrol. Jangan sampai pupuk bersubsidi dijual, ke tempat yang bukan petani," ujar Jokowi setelah tanam padi bersama masyarakat di Banyumas, Jawa Tengah, Rabu (3/1/2024) sebagaima dilansir YouTube Sekretariat Presiden.

"Memang ada kebocoran seperti itu, tapi semuanya akan diawasi dan dikontrol," ucap dia.

Baca juga: Jokowi Groundbreaking Kampus II Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Selain melakukan tanam padi, Presiden Jokowi berbincang dengan para petani di Banyumas.

Dalam perbincangan itu, Kepala Negara mengaku masih mendapatkan keluhan soal sulitnya membeli pupuk.


Oleh karena itu, Presiden kembali menekankan bahwa pembelian pupuk subsidi tak perlu lagi menggunakan Kartu Tani, tetapi bisa langsung dengan menunjukkan e-KTP.

Selain itu, kata Jokowi, pemerintah sudah mempersiapkan 1,7 juta ton pupuk dari PT Pupuk Indonesia.

Baca juga: Jokowi Tanam Padi hingga Resmikan Jembatan di Jateng Hari ini

Pupuk tersebut disiapkan untuk mendukung masa tanam setelah panen tahun ini.

"Saya kira itu, apa, mencukupi dan kita harapkan keluhan untuk pupuk tidak ada lagi," kata Jokowi.

"Kemudian subsidi pupuk juga saya sudah meminta ke Menteri Pertanian, Menteri Keuangan untuk mengajukan dana tambahan untuk subsidi pupuk sebesar kurang lebih Rp 14 triliun," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Elite PDI-P Sebut Rakernas Tak Bahas Posisi di Pemerintahan Prabowo

Elite PDI-P Sebut Rakernas Tak Bahas Posisi di Pemerintahan Prabowo

Nasional
PKS Beri Sinyal Agar Anies Mengalah pada Sudirman Said Terkait Pilkada DKI Jakarta

PKS Beri Sinyal Agar Anies Mengalah pada Sudirman Said Terkait Pilkada DKI Jakarta

Nasional
MPR Akan Temui JK-Boediono Rabu Lusa, SBY Pekan Depan

MPR Akan Temui JK-Boediono Rabu Lusa, SBY Pekan Depan

Nasional
KPK Setor Uang Rp 59,2 M dari Kasus Dodi Reza Alex Noerdin dkk ke Negara

KPK Setor Uang Rp 59,2 M dari Kasus Dodi Reza Alex Noerdin dkk ke Negara

Nasional
Buka Fair and Expo WWF 2024 Bali, Puan: Peluang Bagus untuk Promosi

Buka Fair and Expo WWF 2024 Bali, Puan: Peluang Bagus untuk Promosi

Nasional
KPK Sita Rumah Mewah yang Dibeli Anak Buah SYL di Parepare

KPK Sita Rumah Mewah yang Dibeli Anak Buah SYL di Parepare

Nasional
PDI-P Anggap Wajar Jokowi Bertemu dengan Puan

PDI-P Anggap Wajar Jokowi Bertemu dengan Puan

Nasional
MK: Anwar Usman Tetap Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

MK: Anwar Usman Tetap Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

Nasional
9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Singgung soal Konsep 'Link and Match'

9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Singgung soal Konsep "Link and Match"

Nasional
MK Didesak Larang Anwar Usman Putus Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya

MK Didesak Larang Anwar Usman Putus Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya

Nasional
Try Sutrisno Peringatkan Prabowo Jangan Ceroboh Tambah Kementerian

Try Sutrisno Peringatkan Prabowo Jangan Ceroboh Tambah Kementerian

Nasional
Kakak SYL Disebut Dapat Duit Rp 10 Juta Per Bulan dari Kementan

Kakak SYL Disebut Dapat Duit Rp 10 Juta Per Bulan dari Kementan

Nasional
PDI-P Tak Bakal 'Cawe-cawe' dalam Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran

PDI-P Tak Bakal "Cawe-cawe" dalam Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Saksi Sebut Pedangdut Nayunda Nabila Dititip Kerja di Kementan Jadi Asisten Anak SYL

Saksi Sebut Pedangdut Nayunda Nabila Dititip Kerja di Kementan Jadi Asisten Anak SYL

Nasional
Gerindra: Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet

Gerindra: Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com