Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Vaksin Covid-19 Mulai Berbayar, Masyarakat Diimbau Tetap Jalani Vaksinasi

Kompas.com - 02/01/2024, 23:16 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar kesehatan masyarakat sekaligus epidemiolog Griffith University Dicky Budiman mengatakan, keberadaan vaksin Covid-19 masih diperlukan bagi masyarakat kelompok rentan dan lanjut usia meski pemerintah mulai menetapkan hal itu tidak gratis.

Pemerintah menyatakan program vaksinasi Covid-19 buat masyarakat Indonesia tidak lagi gratis mulai 1 Januari 2024. Vaksin Covid-19 nantinya bisa dibeli di fasilitas pelayanan kesehatan.

Baca juga: Kemenkes: Pemerintah Tak Tentukan Harga Vaksin Covid-19 Berbayar, tapi Akan Ada E-Katalog

Dicky menilai perubahan kebijakan itu diharapkan tidak membuat masyarakat yang belum mendapatkan atau belum melengkapi dosis malah mengurungkan niatnya melakukan vaksinasi.

"Ini masih sangat penting, vaksinasi Covid-19, khususnya yang sifatnya memberikan proteksi pada kelompok rawan yaitu orang lanjut usia, komorbid, termasuk anak-anak," kata Dicky dalam keterangannnya seperti dikutip pada Selasa (2/1/2024).

Baca juga: Dinkes DKI: Segera Vaksin Covid-19, Per 1 Januari Mulai Berbayar


Menurut Dicky, kelompok rentan yang belum memiliki perlindungan vaksin bisa berdampak serius jika terinfeksi Covid-19.

"Kalau dia belum punya imunitas ya bisa fatal. Potensi dia mengalami Long Covid-19 mengalami dampak serius. (Potensi) penurunan fungsi dari berbagai organ tubuh itu menjadi sangat besar," ujar Dicky.

Baca juga: Menkes Sebut Stok Vaksin Covid-19 Capai 2 Juta Dosis, Cukup sampai 6 Bulan

Selain itu, kata Dicky, pemberian vaksinasi secara berkala akan melindungi masyarakat dari potensi perburukan kondisi saat terinfeksi, seperti dirawat rumah sakit maupun kematian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Nasional
Jemaah Haji Dapat 'Smart' Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Jemaah Haji Dapat "Smart" Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Nasional
Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Nasional
Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Nasional
Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Nasional
Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Nasional
KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

Nasional
Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Nasional
PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

Nasional
Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Nasional
Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Nasional
Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Nasional
Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Nasional
DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

Nasional
Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com