Bawaslu Terima Laporan Logistik Pemilu Dikirim Tanpa Pengawalan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, mengaku menerima laporan pengiriman logistik Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tak dikawal.

"Kami mengingatkan KPU untuk mengawasi betul distribusi logistik dalam pemilu kali ini," kata Bagja kepada wartawan pada Kamis (28/12/2023).

"Ada salah satu laporan, ini baru saja saya dapat laporan ini, ada pengiriman logistik KPU tidak ada pengawalan sama sekali. Hanya satu orang supir, kemudian truk itu ditinggalkan untuk mencari alamat gudang KPU. Tolong hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi," terangnya.

Baca juga: Pemerintah Tolak Wisma Atlet Jadi Gudang Logistik Pemilu 2024

Bagja tak mengungkap di mana lokasi kejadian itu. Ia hanya menyebut, peristiwa tersebut terjadi di "samping DKI Jakarta".

Ia khawatir, peristiwa ini tidak terjadi hanya di satu tempat saja.

"Walaupun bukan surat suara logistiknya, tapi itu menandakan akan terjadi permasalahan jika teman-teman KPU tidak terbuka dan tidak menghubungi aparat keamanan setempat untuk kemudian mengawal distribusi logistik teman-teman TPS, KPPS," jelas Bagja.

Baca juga: Survei Indikator: 10 Parpol Pemilu 2024 Tak Lolos ke Parlemen, Termasuk PPP dan PSI

Ia mengeklaim Bawaslu akan memberi perhatian ke depan.

Ia juga meminta KPU RI supaya memperhatikan gudang-gudang penyimpanan logistik agar menghindari lokasi-lokasi yang rawan banjir di musim hujan ini.

"Patut kiranya teman-teman KPU untuk kemudian memberitahukan jadwal pengiriman/distribusi logistik kepada Bawaslu, KPU setempat, dan juga aparat keamanan untuk pengawalan," kata Bagja.

"Saya yakin teman polisi sangat terbuka untuk membantu pengawalan pendistribusian logistik KPU. Dan inilah yang kami sayangkan terjadi, ini baru satu kejadian kami cuplik yang tempatnya dekat dengan DKI," tuturnya.

Baca juga: Kaleidoskop 2023: Catatan Cawe-cawe Jokowi Jelang Pemilu 2024

Bagja berujar, masih ada beberapa hal lain terkait permasalahan logistik yang perlu mereka sampaikan kepada publik.

Masih ada beberapa hal, kata Bagja, yang masih dikaji oleh Bawaslu dan belum dapat disampaikan saat ini kepada publik.

"Mungkin ada hal yang lebih sensitif lagi ke depan," ucapnya.