Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhaimin Ingin Turunkan Pajak Kelas Menengah, Gibran Mau Naikkan Rasio Pajak

Kompas.com - 22/12/2023, 20:47 WIB
Irfan Kamil,
Aryo Putranto Saptohutomo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor 1 Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan nomor 2 Gibran Rakabuming Raka berbeda pendapat soal rasio pajak.

Menurut Muhaimin, dia menginginkan menurunkan pajak buat kalangan menengah.

"Bayangkan, 100 orang terkaya punya harta yang lebih besar dari 100 juta rakyat kita. Ini harus kita slepet! Kita pajakin 100 orang terkaya, kita turunkan pajak kelas menengah," kata Muhaimin dalam debat cawapres di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat (22/12/2023).

Sedangkan menurut Gibran, buat meningkatkan penerimaan negara salah satunya dengan meningkatkan rasio pajak.

Baca juga: Gibran: Cak Imin Ini Agak Aneh, Pengin Bangun Kota Selevel Jakarta tetapi Enggak Setuju IKN

"Kita ingin menaikkan rasio pajak sehingga penerimaan negara bisa kita gunakan untuk pendidikan, untuk kesehatan dan lain-lain," kata Gibran.

Menurut Gibran, salah satu pekerjaan rumah pemerintah adalah meningkatkan pemasukan.

Gibran mengatakan, dia dan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto jika terpilih berencana membentuk sebuah badan penerimaan negara yang dipimpin langsung presiden.

Baca juga: Mahfud Sebut Belum Ada Investor Masuk ke IKN, Gibran: Di-Google Dulu, Sudah Banyak yang Masuk


Tujuannya supaya penerimaan negara bisa terpusat dan jika ketika berkoordinasi dengan kementerian bisa lebih luwes.

Tema dalam debat perdana cawapres adalah ekonomi, baik itu ekonomi kerakyatan maupun ekonomi digital, kemudian keuangan, pajak dan tata kelola APBN-APBD, lalu soal investasi, perdagangan, infrastruktur dan perkotaan.

Kegiatan debat akan berlangsung selama 150 menit yang terbagi dalam 6 segmen.

Baca juga: Muhaimin: Pemerintah Lambat, Harus Kita Slepet

Perinciannya adalah 120 menit untuk khusus pelaksanaan debat cawapres. Sementara itu, 30 menit sisanya merupakan waktu untuk iklan.

Ketiga capres juga akan hadir dalam kegiatan itu, tetapi mereka tidak diberi hak berbicara. Mereka adalah capres nomor urut 1 Anies Baswedan, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto, dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com