Jubir TKN Sebut Prabowo-Gibran Fokus Dorong Kesetaraan Gender serta Perlindungan Anak, Perempuan dan Disabilitas

KOMPAS.com- Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rahayu Saraswati mengatakan, pihaknya mendorong penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.

Komitmen tersebut, kata dia, merupakan salah satu program kerja Asta Cita Prabowo-Gibran  yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif.

"Negara berperan untuk memperkuat kesetaraan gender serta perlindungan hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas," kata Sara dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (12/12/2023).

Sara menyampaikan, pemerintah harus menghapus diskriminasi gender dengan mendorong kebijakan yang inisiatif untuk melindungi hak-hak perempuan dan penyandang disabilitas, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik.

"Pemerintah perlu lebih intensif dalam memberi perlindungan yang cukup untuk menjaga pertumbuhan anak, termasuk asupan gizi yang optimal," tutur Sara.

Baca juga: Bawaslu Temukan 80 Konten Kampanye yang Langgar Aturan, Terbanyak Serang Prabowo-Gibran

Menurutnya, setiap warga memiliki peluang yang sama untuk berkembang dan meraih keunggulan.

Prabowo-Gibran, sebut dia, memiliki komitmen untuk menbangun sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dari sisi pendidikan dan kesehatan serta inklusi terhadap perempuan dan penyandang disabilitas.

"Komitmen ini ada dalam Asa Cita keempat. Salah satu yang kami dorong adalah percepatan penerbitan peraturan pemerintah (PP) yang belum lengkap terkait petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentangPenyandang Disabilitas," jelas Sara.

Ia menjelaskan, Prabowo-Gibran mendorong perluasan program peningkatan kesadaran publik untuk memberi kesempatan yang sama bagi kelompok disabilitas dalam maju dan berkembang.

Baca juga: Pendukung Prabowo-Gibran di Banten Diminta Tak Terlena meski Unggul Hasil Survei

"Kami juga mendorong pembangunan infrastruktur yang ramah bagi penyandang disabilitas, terutama fasilitas umum, perluasan program pendidikan formal dan non formal yang bersifat inklusif, aplikatif, dan humanis agar potensi para penyandang disabilitas dapat dikembangkan," tuturnya.

Sara menegaskan, perluasan pada akses pelayanan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, transportasi, informasi, komunikasi, dan partisipasi politik penting dilakukan bagi penyandang disabilitas.

"Kami akan mendorong perusahaan swasta dan badan usaha milik negara (BUMN) untuk memberi kuota pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Selain itu, perlu diadakan program perlindungan kelompok difabel dari berbagai macam stereotype, seperti pelecehan dan kekerasan," tandas Sara.

Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak

Selain itu, Sara mengatakan bahwa pihaknya akan mendorong perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM), salah satunya dengan menghapus praktik diskriminasi dan menindak tegas segala bentuk kekerasan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Mayoritas Parpol Pendukung Prabowo-Gibran Naik

Hal ini sejalan dengan program kerja Asta Cita Prabowo-Gibran, yakni memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM.

"Kami ingin memastikan setiap kebijakan bersifat inklusif, berperspektif gender, dan memprioritaskan pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak," ucap Sara.

Menurutnya, prinsip demokrasi adalah memastikan semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam arah perkembangan negara. Salah satunya dengan memenuhi hak perlindungan dan penghargaan bagi setiap individu.

"Pancasila, demokrasi, dan HAM bersama-sama menjamin Indonesia menuju ke masa depan yang lebih baik," katanya.

Baca juga: Soal Survei Litbang Kompas Pemilih Jokowi Pindah ke Prabowo-Gibran, AHY: Saya Pikir Bagus

Prabowo-Gibran memprioritaskan implementasi undang-undang perlindungan perempuan dan anak, memperkuat penegakan hukum, serta perlindungan tenaga kerja Indonesia, terutama di luar negeri.

"Kami akan memperkuat peran, fungsi, kelembagaan, dan anggaran terkait upaya perlindungan perempuan dan anak, khususnya dengan memastikan adanya pelayanan di setiap provinsi," papar Sara.