Singgung Pungli Penerimaan Anggota TNI-Polri, Sekjen PDI-P: Prof Mahfud Akan Bereskan Itu

TANGERANG, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyinggung masih adanya praktik-praktik pungutan liar (pungli) untuk masuk menjadi anggota TNI/Polri.

Hal itu disampaikannya di hadapan para kader PDI-P Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (11/12/2023) siang setelah kunjungannya di Cilegon.

Hasto menganggap praktik pungli sebagai wujud ketidakadilan masih ada di Indonesia.

"Apa yang dirasakan rakyat? ketidakadilan ada yang hebat-hebat, yang ingin anaknya masuk ke Polri, masuk ke TNI harus bayar. Betul tidak?" tanya Hasto di Kantor DPC PDI-P Kabupaten Tangerang, Senin siang.

Baca juga: Cerita Turun Tangan Kasus Sambo, Mahfud MD: 50 Tahun Menko Polhukam Sebelumnya Tak Pernah Ada Tindakan Nyata

Para kader banteng moncong putih itu pun membenarkan apa yang dinyatakan Hasto bahwa pungli masih ada untuk bergabung TNI/Polri.

Menurut Hasto, hal buruk itu bisa ditumpas dengan cara penegakan hukum yang adil. Dia berpandangan, ini bisa dilakukan oleh calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, yang diusung PDI-P, Mahfud MD.

"Itu hanya bisa dengan sosok yang seperti Prof Mahfud MD. Begitu banyak rakyat telah menjadi korban ketidakadilan, mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama akibat berbagai kolusi nepotisme yang terjadi, maka Prof Mahfud akan membereskan itu," imbuh dia.

Baca juga: Hasto: Pak Prabowo Bukan PDI-P, Bukan Jokowi, Jadi Tak Bisa Blusukan

Politikus asal Yogyakarta tersebut lantas memandang bahwa persoalan yang ada di masyarakat, pada dasarnya adalah taraf hidup yang semakin tinggi.

Namun, Mahfud MD disebut bisa menuntaskan persoalan rakyat yang menuntut keadilan ditegakkan.

"Ke depan itu tidak ada, sehingga pungli pungli itu enggak boleh mereka yang masuk ke lembaga-lembaga negara termasuk TNI Polri harus meritsystem tidak boleh ada pungutan liar saudara-saudara sekalian," pungkas Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini.