Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhammadiyah Sepakat Gagasan Lokalisir Pengungsi Rohingya

Kompas.com - 08/12/2023, 22:04 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menyarankan supaya pemerintah menempatkan para pengungsi Rohingya di satu tempat khusus buat memudahkan penanganan dan mencegah gesekan dengan warga di beberapa daerah.

Menurut Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas, mereka sepakat dengan sikap Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang menyarankan supaya para pengungsi Rohingya tidak dibiarkan terpencar di beberapa daerah.

"Sikap Ini penting untuk diambil oleh pemerintah bagi meminimalisir masalah dan bagi memudahkan kita berbicara dan bernegosiasi serta mencarikan solusi bersama UNHCR agar mereka sebagai manusia juga bisa hidup dengan aman, tentram , damai dan bahagia di bumi milik kita bersama ini," kata Anwar dalam keterangannya seperti dikutip pada Jumat (8/12/2023).

Anwar yang juga menjabat Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu melanjutkan, gagasan buat menempatkan pengungsi Rohingya di sebuah tempat khusus dimaksudkan supaya lebih mudah mengurusi dan mengawasi mereka.

Baca juga: Khawatir Timbul Konflik, Cak Imin Sebut Kedatangan Pengungsi Rohingya ke Aceh Harus Disetop

Wapres Ma'ruf Amin sempat menyinggung soal Pulau Galang, Kepulauan Riau, supaya untuk sementara digunakan sebagai tempat penampungan pengungsi Rohingya dari Myanmar.

Anwar juga menyebut persoalan pengungsi Rohingya akibat persekusi di negara asalnya merupakan masalah kemanusiaan yang perlu segera dicarikan solusinya.


"Apalagi kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi falsafah Pancasila dimana sila pertamanya adalah Ketuhanan yang Maha Esa dan sila keduanya yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, maka tidak dapat tidak kita harus bisa berbuat untuk membantu mereka," ujar Anwar.

Menurut Anwar, kedatangan pengungsi Rohingya ke Indonesia karena mereka memiliki masalah secara sosial dan ekonomi di negara asalnya, Myanmar.

Baca juga: Bantuan ke Pengungsi Rohingya Tetap Diberikan, Jokowi: Tapi Utamakan Kepentingan Masyarakat Lokal

Sementara penolakan dan membiarkan pengungsi Rohingya terkatung-katung di dalam kapal dan atau perahu yang mereka tumpangi di tengah laut tanpa kejelasan tujuan bukan merupakan sikap manusiawi.

"Mereka sebagai manusia juga punya hak untuk hidup dengan tenang, damai, sejahtera dan bahagia," ucap Anwar.

Diketahui, jumlah pengungsi Rohingya di Indonesia saat ini ada sekitar 1.487 orang.

Menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), kehadiran para pengungsi itu ditengarai melibatkan sindikat penyelundup atau perdagangan orang.

Baca juga: Dapat Laporan Pengungsi Rohingya Makin Banyak, Jokowi: Ada Dugaan Kuat Keterlibatan Jaringan TPPO

Sebab sejumlah pengungsi Rohingya merogoh kocek hingga jutaan rupiah buat bisa berlayar dari wilayah penampungan di perbatasan Myanmar dan Bangladesh.

Akan tetapi, Presiden Jokowi memastikan bantuan bagi para pengungsi Rohingya tetap diberikan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Nasional
KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

Nasional
Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Nasional
Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Nasional
BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

Nasional
Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Nasional
Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Nasional
Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Nasional
Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

Nasional
Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nasional
LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com