Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Alam Ganjar soal "Privilege" dan Godaan Jadi Anak Pejabat

Kompas.com - 07/12/2023, 13:38 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Muhammad Zinedine Alam, putra calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, mengaku mempunyai privilege atau keistimewaan sebagai seorang anak pejabat.

Menurut Alam, privilege yang paling ia rasakan adalah memiliki seorang mentor yang memahami masalah, yakni ayahnya sendiri.

"Bapak kan di eksekutif mesti kan menangani banyak banget masalah kan, jadi saya punya tempat langsung belajar orang yang memang secara praktis sudah punya pengalaman di situ, itu menurut aku privilege yang luar biasa," kata Alam dalam program Gaspol! Kompas.com, Rabu (6/12/2023).

Baca juga: Bantah Buntuti Kampanye Ganjar, Jokowi: Kunjungan Presiden Dirancang 3 Bulan Sebelumnya

Walaupun demikian, Alam mengaku tidak pernah mendapatkan privilege yang sistematis karena menjadi anak Ganjar, misalnya selalu mendapatkan apa yang ia minta.

"Karena dari awal pun sudah diwanti-wanti, misalkan ada hubungannya dengan kebijakan atau urusannya Bapak sebagai gubernur, enggak usahlah," kata dia.

Alam pun mengaku pernah mendapatkan banyak godaan dengan dijanjikan sesuatu oleh orang asing demi memuluskan kepentingan orang tersebut.

Namun, Alam menegaskan bahwa ia tidak mau menjadi perantara atau makelar antara sang ayah dan orang-orang tersebut.

"Semakin sekarang-sekarang ini lebih halus, tapi kelihatannya makin sedikit ya. Soalnya yang minta-minta langsung mental," ujar Alam.

Baca juga: Jokowi Kerap Kunker di Lokasi Ganjar Kampanye, TPN Anggap Pertanda Baik

Alam mengakui bahwa tidak sedikit godaan tersebut datang dari teman-teman sebayanya yang menitipkan proyek.

"Ya ngapain, kalau kamu bagus ya sudah ikut saja sana, bersaing secara sehat saja," ujar dia.

Seperti diketahui, sebelum maju sebagai calon presiden, Ganjar menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah pada 2013-2023 serta sempat menjadi anggota DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Puncak Perayaan Hari Lansia Nasional 2024 Bakal Digelar di Aceh Utara

Puncak Perayaan Hari Lansia Nasional 2024 Bakal Digelar di Aceh Utara

Nasional
Sindir Impor Beras, Megawati: Dibuat Sedemikian Rupa, sepertinya Kekurangan Terus

Sindir Impor Beras, Megawati: Dibuat Sedemikian Rupa, sepertinya Kekurangan Terus

Nasional
17 Sikap PDI-P Hasil Rakernas, Mandatkan Kembali Megawati Jadi Ketua Umum

17 Sikap PDI-P Hasil Rakernas, Mandatkan Kembali Megawati Jadi Ketua Umum

Nasional
Sindir Puan dan Risma, Megawati: Penggede Partai Lama-lama Tambah Cengeng

Sindir Puan dan Risma, Megawati: Penggede Partai Lama-lama Tambah Cengeng

Nasional
Anggota DPR Komisi III: Kapolri dan Jaksa Agung Perlu Duduk Bersama Telusuri Isu Penguntitan Jampidsus oleh Densus 88

Anggota DPR Komisi III: Kapolri dan Jaksa Agung Perlu Duduk Bersama Telusuri Isu Penguntitan Jampidsus oleh Densus 88

Nasional
Penutupan Rakernas PDI-P, Megawati Sebut Sudah Beri Tugas untuk Ahok

Penutupan Rakernas PDI-P, Megawati Sebut Sudah Beri Tugas untuk Ahok

Nasional
PDI-P Putuskan Hanya Jalin Kerja Sama Politik dengan Pihak yang Tingkatkan Kualitas Demokrasi

PDI-P Putuskan Hanya Jalin Kerja Sama Politik dengan Pihak yang Tingkatkan Kualitas Demokrasi

Nasional
Megawati Cerita Kerap Kunjungi Ahok di Tahanan

Megawati Cerita Kerap Kunjungi Ahok di Tahanan

Nasional
PDI-P Serahkan Mandat ke Megawati Tentukan Sikap Partai ke Pemerintah

PDI-P Serahkan Mandat ke Megawati Tentukan Sikap Partai ke Pemerintah

Nasional
Air Mata Puan dalam Pembacaan Sikap Politik PDI-P...

Air Mata Puan dalam Pembacaan Sikap Politik PDI-P...

Nasional
Sambil Menangis, Puan Minta Maaf Ada Kader PDI-P Tak Beretika dan Langgar Konstitusi

Sambil Menangis, Puan Minta Maaf Ada Kader PDI-P Tak Beretika dan Langgar Konstitusi

Nasional
Sikap Politik PDI-P: Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah, Minta Evaluasi Sistem Pemilu

Sikap Politik PDI-P: Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah, Minta Evaluasi Sistem Pemilu

Nasional
Soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Presiden Diminta Lakukan Evaluasi Kepolisian dan Kejaksaan

Soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Presiden Diminta Lakukan Evaluasi Kepolisian dan Kejaksaan

Nasional
KPK Sebut Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Punya Banyak Aset atas Nama Orang Lain

KPK Sebut Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Punya Banyak Aset atas Nama Orang Lain

Nasional
Komisi III Akan Tanyakan Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus ke Polri dan Kejagung

Komisi III Akan Tanyakan Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus ke Polri dan Kejagung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com