Hasbi Hasan Tolak Sidang Digabung dengan Orang yang Didakwa Menyuapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Kubu Hasbi Hasan menolak permintaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar sidang kasus dugaan suap pengurusan perkara di lingkungan Mahkamah Agung (MA) digabung dengan terdakwa Dadan Tri Yudianto.

Berdasarkan surat dakwaan, Jaksa KPK menduga Hasbi Hasan telah menerima suap Rp 11,2 miliar melalui Dadan Tri dari debitur Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana, Heryanto Tanaka.

Permintaan digabungnya sidang dua terdakwa itu disampaikan Jaksa KPK Wawan Yunarwanto usai membacakan surat dakwaan terhadap Hasbi Hasan.

“Kami mengusulkan Yang Mulia untuk efektif persidangan ini karena juga agendanya sama pemeriksaan saksi, kami mengusulkan apabila Yang Mulia berkenan, bisa digabungkan Yang Mulia,” kata Jaksa Wawan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (5/12/2023).

Baca juga: Hasbi Hasan Tak Ajukan Keberatan Didakwa Terima Suap Rp 11,2 Miliar dan Gratifikasi Rp 630 Juta

Jaksa KPK berpandangan, konstruksi perkara dugaan suap di lingkungan MA yang menjerat Hasbi Hasan sama dengan yang dilakukan oleh Dadan Tri Yudianto. Terlebih, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut sama.

Oleh karena itu, Jaksa Komisi Antirasuah itu menilai tidak ada salahnya persidangan tersebut digabung.

“Karena saksi juga sama, kemudian majelis juga sama, biar efektif persidangannya kami mohon, usul untuk digabungkan,” kata Jaksa Wawan.

Hakim lantas meminta tanggapan dari kubu Hasbi Hasan. Namun, usulan ini tidak diterima oleh tim penasihat hukum Sekretaris nonaktif MA itu.

Baca juga: Terima Suap Rp 11 Miliar, Sekretaris MA Hasbi Hasan Pengaruhi Hakim Agung Ubah Putusan

“Kalau itu kita tidak jadi permasalahan karena majelismya kan sama. Namun, kalau permintaannya itu kita kembalikan kepada penasihat hukum terdakwa, apakah itu keberatan atau tidak nanti kita kembalikan ke sana,” sahut Ketua Majelsi Hakim, Toni Irfan.

“Yang Mulia, kalau kami sementara melihatnya perlu dipisah terlebih dahulu karena kami tidak tahu sudah sampai tingkat pemeriksaan perkaranya Dadan Tri Yudianto ini,” kata Kuasa Hukum Hasbi Hasan Maqdir Ismail.

“Sehingga kami khawatir nanti kalau andai kata ada saksi-saksi yang sudah diperiksa dalam perkaranya Dadan kan tidak mungkin tidak diperiksa dalam perkara ini, sehingga untuk sementara Yang Mulia, kami menghendakai supaya dipisah terlebih dahulu,” ucap dia.

“Berati permintaan dari penasihat hukum terdakwa agar dapat dipisahkan?” tanya Hakim Toni menegaskan.

“Betul, Yang Mulia,” jawab Maqdir Ismail.

Berdasarkan surat dakwaan Jaksa, suap belasan miliar diterima Hasbi Hasan melalui Dadan guna menjembatani Heryanto Tanaka mengkondisikan perkara KSP Intidana yang tengah bergulir di MA.

Selain menerima suap, Jaksa KPK juga menyebut Sekretaris nonaktif MA ini menerima gratifikasi senilai Rp 630 juta untuk fasilitas wisata dan penginapan.

Atas perbuatannya, Hasbi Hasan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a, Pasal 11 a dan Pasal 12 B Jo.Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP

Perkara ini merupakan rangkaian kasus suap jual beli perkara di MA yang dibongkar KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada September tahun lalu.