Bahlil: Pembangunan IKN Sudah Diatur UU, Siapa Pun Wajib Laksanakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebutkan, proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur telah diatur dalam undang-undang.

Oleh karenanya, siapa pun yang kelak menjadi pemimpin pemerintahan, wajib untuk melanjutukan proyek tersebut.

“Karena itu perintah undang-undang, maka wajib, pemerintah siapa pun wajib melaksanakan," kata Bahlil di acara peresmian Media Center Indonesia Maju di kawasan Menteng, Jakarta, Senin (4/12/2023), dikutip dari Kompas TV.

Bahlil mengungkap, banyak investor yang kini mulai meragukan pembangunan IKN Nusantara. Sebab, ada calon presiden (capres) peserta Pemilu 2024 yang mengkritik megaproyek itu.

"Sekarang kan banyak investor yang mulai nanya, mulai ada keraguan. Karena ada beberapa capres yang menyampaikan visi dan misinya itu melahirkan keraguan bagi investor," ujarnya.

Baca juga: Sudirman Said Ungkap Alasan Anies Ingin Kaji Ulang Pembangunan IKN

Bahlil tidak menyebut siapa sosok capres yang dia maksud. Namun, ia menegaskan bahwa proyek pembangunan IKN punya landasan hukum kuat berupa Undang-undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang IKN.

Ketika UU IKN dirumuskan pun, kata Bahlil, hampir semua fraksi partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI setuju.

"Masa tiba-tiba mau bilang batalkan, ya kami harus mampu menjawab itu dengan baik," katanya.

Bahlil mengeklaim, rencana pembangunan IKN telah melalui pertimbangan dan kajian yang panjang dengan melibatkan para ahli. Pemerintah tidak begitu saja memilih Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur sebagai lokasi IKN.

Katanya, Kalimantan dipilih karena lokasinya berada di bagian tengah Indonesia, mendekatkan pemerintah dengan Pulau Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua. Pulau Jawa juga masih dekat dari lokasi ibu kita baru.

Bahlil juga menyebut, pembangunan IKN sudah berjalan. Sejauh ini, tengah dikerjakan pembangunan gedung pemerintahan, hotel, rumah sakit, hingga pusat perbelanjaan.

"Investasi Agustus 2024, kita akan melakukan upacara di sana. Dan sekarang hotel bintang lima udah jalan dan gak ada masalah. Sebagian jalan, sebagian bertahap," ungkapnya.

IKN diklaim akan membawa kemajuan pesat bagi perekonomian Indonesia bagian timur. Oleh karenanya, menurut Bahlil, jika ada yang tak setuju dengan pembangunan IKN, justru tidak mendukung pemerataan pembangunan.

"Jadi kalau ada calon presiden yang tidak setuju kalau kita pindahkan ibu kota negara, maka dia tidak ingin Kalimantan maju, Sulawesi maju, dan tidak ingin Indonesia timur maju," kata mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) itu.

Baca juga: Sekjen Gerindra: Prabowo Akan Tambah Anggaran Pembangunan IKN jika Terpilih Jadi Presiden

Sebagaimana diketahui, capres nomor urut 1 Anies Baswedan berulang kali melempar kritik terhadap pembangunan IKN Nusantara. Terbaru, ia menyebut, IKN merupakan proyek yang tidak urgen.

“Saya sering sampaikan ini, kita merasakan sekali betapa anggaran yang begitu besar sering tidak digunakan untuk kebutuhan yang urgen," kata Anies dalam kampanyenya di Karawang, Jawa Barat, Senin (4/11/2023).

"Kita punya kebutuhan-kebutuhan urgen, saya sering pertanyakan membangun IKN hari ini," sambung dia.

Menurut Anies, anggaran besar seharusnya digunakan untuk membiayai kebutuhan yang mendesak. Misalnya, membangun kota yang saat ini belum berkembang, memperbaiki transportasi umum, dan memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan air minum.