Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhaimin Tak Ingin Beasiswa Hanya Untuk Universitas Negeri: Swasta Banting Tulang

Kompas.com - 02/12/2023, 16:10 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

PEKANBARU, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar ingin pemerintah juga membantu dan memperhatikan universitas swasta.

Jika memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, ia ingin program beasiswa dari pemerintah tak hanya berlaku di universitas negeri, tapi juga universitas swasta.

“Kalau yang (universitas) negeri, memang menjadi bagian internal dari pemerintah. Tapi yang swasta ini yang banting tulang,” ujar Muhaimin di Universitas Muhammadiyah Riau (UNRI), Pekanbaru, Riau, Sabtu (2/12/2023).

Baca juga: Pede soal Debat Cawapres, Anies: Muhaimin Punya Pengalaman Luar Biasa

Baginya, mahasiswa dan anak muda Indonesia memiliki potensi yang begitu besar. Proses itu terjadi karena peran universitas baik negeri maupun swasta.

Maka, pemerintah harus bersikap adil dengan memberikan fasilitas yang setara antar keduanya.

Sebab, menurut Muhaimin, anggaran pendidikan pemerintah cukup untuk meningkatkan kualitas universitas di Indonesia.

“Nah yang keseimbangan itu menjadi prioritas. Jadi, anggaran kita ada. Potensi kita besar tidak hanya (universitas) negeri,” ucapnya.

Baca juga: Ajak Mahasiswa Berpikir Besar soal Indonesia, Muhaimin: Kalau Pikirkan Diri Sendiri Nanti Gaji Pas-pasan

Adapun, salah satu program andalan Anies Baswedan dan Muhaimin adalah peningkatan mutu pendidikan.

Mereka ingin membebaskan sekolah dan universitas swasta dari Pajak Bumi Bangunan (PBB).

Alasannya, sekolah dan kampus adalah tempat untuk mendidik anak-anak bangsa. Tak seharusnya dibebankan kembali dengan pajak.

"Kenapa, tanpa ada kampus swasta, tanpa sekolah swasta kita tak cukup menyekolahkan anak-anak Indonesia. Cara negara membayar balik adalah PBB untuk sekolah, kampus dan semua sifatnya sosial, termasuk rumah sakit sifatnya sosial semua itu nol PBB-nya," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Nasional
Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com