Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Menkominfo Tekankan Pentingnya Keterbukaan Informasi Publik di Kemenkominfo

Kompas.com - 01/12/2023, 17:57 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, pihaknya terus melakukan diseminasi informasi mengenai penyelenggaraan kegiatan maupun kebijakan.

Hal tersebut dilakukan karena informasi publik menjadi salah satu kekuatan penggerak dalam penyelenggaraan pemerintah.

Budi Arie menjelaskan, dalam menyebarkan informasi terkait penyelenggaraan kegiatan dan kebijakan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tidak hanya menggunakan berbagai kanal website, aplikasi mobile, dan konten media sosial (medsos), tetapi juga menjalin kerja sama dengan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, masyarakat, dan media.

"Kami secara aktif memanfaatkan media digital dan melakukan koordinasi dan kerja sama dengan unsur pentahelix tersebut untuk menyebarluaskan informasi," ujarnya dalam siaran pers yang dikutip dari laman kominfo.go.id, Jumat (1/12/2023).

Baca juga: Bapanas: Dibutuhkan Kolaborasi Pentahelix untuk Bisa Menciptakan Ketahanan Pangan

Pernyataan tersebut disampaikan Budi Arie dalam Uji Publik Keterbukaan Informasi Badan Publik 2023 di Hotel Mercure Kemayoran Superblok Mega, Jalan Kota Baru Bandar, Jalan Benyamin Suaeb Nomor Kav B6, South Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Dalam kesempatan itu, Budi Arie merinci beberapa program dan kegiatan Kemenkominfo yang berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi.

Program-program tersebut terdiri dari berbagai aspek, antara lain Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bersama PPID kementerian, lembaga, dan daerah.

Kemudian, Forum Merdeka Barat 9, kampanye inovasi dengan platform, kolaborasi dalam tata kelola pengelolaan medsos, penyusunan standar pelayanan informasi publik bersama institusi pendidikan, media gathering, kegiatan tahunan Anugerah Jurnalistik Kominfo (AJK), serta program Literasi Digital yang melibatkan komunitas dan masyarakat.

Baca juga: BRI Insurance dan IIS Gelar Edukasi dan Literasi Asuransi Syariah kepada Mahasiswa FSAD ITS

"Harapan kami, (berbagai program) ini dapat memberikan gambaran mengenai upaya pembangunan keterbukaan informasi publik (KIP) di lingkungan Kemenkominfo," tutur Budi Arie. 

Manfaatkan internet dan medsos sebagai katalisator

Berkaitan dengan pemanfaatan teknologi digital, Kemenkominfo juga telah memanfaatkan internet dan medsos sebagai katalisator untuk memperluas dan mempercepat akses masyarakat terhadap berbagai sumber informasi.

Budi Arie menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak fundamental untuk mengakses informasi yang relevan dan akurat.

Terlebih dalam beberapa tahun terakhir, Kemenkominfo terus berupaya untuk mempercepat transformasi digital yang bersifat inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan.

Baca juga: Investasi Hijau dan Berkelanjutan Jadi Tren Pariwisata Tahun 2024

"Tidak hanya berbicara tentang pembangunan dan akses terhadap infrastruktur digital, tetapi juga pemenuhan hak masyarakat atas akses terhadap informasi itu sendiri. Sehingga agenda transformasi digital juga harus didukung oleh fasilitas layanan dan teknologi penyampaian informasi publik yang memadai bahkan inovatif," imbuh Budi Arie.

Oleh karena itu, lanjut dia, Kemenkominfo terus melakukan pelayanan informasi dengan menyediakan berbagai kanal digital yang diinisiasi oleh PPID. 

Budi Arie menjelaskan, pelayanan informasi yang sebelumnya berfokus pada layanan tatap muka telah mengalami inovasi dengan membuka berbagai kanal layanan informasi. Kini, masyarakat dapat mengakses informasi melalui email@kominfo.go.id.

Halaman:


Terkini Lainnya

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com