JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Siber dan Sandi Negara menyebut terdapat insiden siber di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Hal itu merespons dugaan kebocoran data daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024.
Saat ini, BSSN yang tergabung dalam gugus tugas keamanan siber sedang menelusuri peristiwa ini bersama dengan Direktorat Tindak Pidana Siber Mabes Polri dan KPU RI selaku penyelenggara sistem elektronik.
"Dalam penanganan insiden siber yang terjadi di KPU, BSSN sedang melakukan analisis dan forensik digital dari sisi aplikasi dan server untuk mengetahui root couse dari insiden siber yang terjadi," kata juru bicara BSSN, Ariandi Putra, dalam keterangannya kepada Kompas.com, Jumat (1/12/2023).
Baca juga: Data Pemilih di KPU Diduga Bocor, Legitimasi Pemilu 2024 Bisa Menurun
Namun, ia belum dapat mengonfirmasi berapa lama waktu yang diperlukan untuk pihaknya menempuh analisis tersebut.
"BSSN telah melakukan komunikasi dan koordinasi kepada pihak KPU terkait upaya investigasi berkenaan dengan dugaan yang dialami," ujar Ariandi.
Ia lantas menegaskan bahwa BSSN senantiasa berkoordinasi intens dengan pihak KPU.
BSSN juga disebut siap untuk memberikan asistensi serta rekomendasi peningkatan keamanan terhadap sistem informasi milik KPU.
"Hasil investigasi serta perkembangan tindak lanjut dari dugaan insiden kebocoran data akan disampaikan langsung oleh KPU selaku penyelenggara sistem elektronik," kata Ariandi.
Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud Dorong Kemenkominfo, BSSN, dan KPU untuk Perkuat Keamanan Data Pemilih
Hingga Rabu malam, KPU RI mengaku masih menganalisis sistem mereka sebagai tindak lanjut dugaan kebocoran data daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 yang mengemuka sejak Senin, 27 November 2023.
Belum ada update terkini dari lembaga penyelenggara pemilu tersebut terkait progres penelusuran sampai Jumat pagi.
Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon Idroos, pada Rabu lalu, mengklaim bahwa pihaknya senantiasa berkoordinasi dengan pihak pengembang sistem, BSSN, juga Bareskrim Polri guna mendapatkan data-data dan bukti-bukti digital terkait informasi data yang disebut bocor tersebut.
"Berdasarkan hasil pengecekan bersama, saat ini beberapa analisis sedang dijalankan seperti analisis log akses, analisis manajemen pengguna, dan analisis log lainnya yang diambil dari aplikasi maupun server yang digunakan untuk mengidentifikasi pelaku, jika benar melakukan peretasan terhadap Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih)," ujar Betty dalam keterangan resmi, Rabu malam.
"KPU memberikan akses seluas-luasnya kepada tim tanggap insiden untuk bersama-sama melindungi dan mencegah terjadinya penyebaran data pemilih," katanya lagi.
Baca juga: Cakra Data: Prabowo-Gibran Terpopuler di Jagat Maya, tapi Sentimen Negatif Tertinggi
Betty berujar, sejak mendapatkan informasi dugaan kebocoran data DPT Pemilu 2024 pada Senin petang, KPU RI sudah melakukan pengecekan terhadap Sidalih .
KPU juga disebut sudah menonaktifkan akun-akun pengguna Sidalih sebagai upaya penanganan peretasan tersebut lebih lanjut.