Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud Pilih Jalan Perbaikan ketimbang Keberlanjutan atau Perubahan

Kompas.com - 30/11/2023, 15:41 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, mengaku memilih jalan perbaikan, bukan sekadar melanjutkan dan mengubah kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Kita memilih jalan perbaikan, melanjutkan, dan memperbaiki," kata Mahfud di Menteng, Jakarta, Kamis (30/11/2023).

Menurut dia, perubahan dan keberlanjutan tidak bisa dikotak-kotakkan karena ada hal yang perlu diubah dari pemerintahan Jokowi dan ada juga yang harus dilanjutkan.

Baca juga: Mahfud Kampanye di Banten Besok, Akhir Pekan Keliling di Jawa Timur

Mahfud mengatakan, ketidaksukaan terhadap pemerintah semestinya tidak membuat hal yang sudah berjalan baik dibuang begitu saja.

Di sisi lain, pemerintahan mendatang juga mesti mengambil hal baru untuk mengganti yang lama dan sudah dianggap kotor.

"Nah, itu cara kita berjuang sehingga tidak frontal memotong yang sudah berjalan, tetapi juga tidak membabi buta pokoknya dilanjutin saja. Enggak bisa, harus dievaluasi, terutama dibuat pentahapan-pentahapan dan penyesuaian-penyesuaian dengan kebutuhan baru," ujar Mahfud.

Ketika ditanya soal aspek apa yang bakal ia perbaiki ketika terpilih, Mahfud menyebut akan memperbaiki akhlak dan hukum di Indonesia.

Baca juga: Ditanya Mau Melanjutkan atau Buat Perubahan, Mahfud Singgung soal Hidup Bagai Air Mengalir

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini pun mengeklaim bahwa kepuasan publik terhadap sektor penegakan hukum sudah tinggi menurut hasil survei Litbang Kompas.

"Nanti kita perbaiki lagi, apa yang kemarin ada kendala ya kita buka sehingga menjadi lebih bagus lagi," kata Mahfud.


Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, mengusung narasi perubahan dalam kampanyenya.

Sementara itu, pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, menyatakan akan melanjutkan kebijakan dan program-program Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com